Sesuaikan Modernisasi Hukum Keluarga

SPs, UIN Online—Modernisasi hukum dan perubahan sosial merupakan dua entitas yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Dinamika substansi hukum (legal subtance), struktur hukum (legal struture), dan kultur hukum (legal culture) pada ranah hukum keluarga terutama pada 1974 hingga 2008 merupakan fakta modernisasi hukum di Indonesia.

“Modernisasi hukum keluarga, sejatinya merupakan upaya menggerakan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara baru. Tujuannya untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicitakan,” kata Ahmad Tholabi Kharlie saat sidang promosi untuk memperoleh gelar doktor pada bidang Ilmu Agama Islam dengan judul disertasi Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (1974 – 2008) di Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN, Jumat (11/9).

Hadir sebagai penguji Prof Dr Azyumardi Azra, Prof Dr Hj Huzaemah T Yanggo, Prof Dr H Muhammad Amin Suma, dan Prof Dr Abdul Gani Abdullah.

Tholabi menjelaskan, hukum sebagai satu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Karena itu, hukum menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik.

“Hukum ini bersifat independen dan diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial untuk melakukan perubahan-perubahan di masyarakat,” ujar Tholabi yang juga dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN.

Lebih lanjut Tholabi menjelaskan, proses pembaruan atau modernisasi hukum keluarga, sangat mewarnai perundang-undangan negara muslim, meski sacara kualitas sangat berbeda dari satu negara ke negara lain. “Dalam rentang waktu satu abad negara-negara muslim melakukan pembaruan hukum keluarga. Seperti Brunei Darussalam pada 1958, Libanon 1917, Mesir 1920, dan Iran 1959,” jelas Tholabi yang lulus dengan Cumlaude/Terpuji dengan IPK 3,65.

Jika dibandingkan dengan negara-negara di atas, Indonesia termasuk negara yang terlambat melakukan pembaruan hukum keluarga. Hal ini terjadi karena Indonesia baru membuat aturan hukum keluarga secara rinci dan unifikatif pada 1974, yakni ketika diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara itu, UU Perkawinan yang dirumuskan oleh negara jika dilihat dari konteks sejarahnya, merupakan jawaban pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang menginginkan modernisasi dalam bidang hukum keluarga. “Selain juga sangat erat kaitannya dengan politik pembangunan,” tutur suami dari Hj. Yeni Solihah SAg. [] Reporter: Jaenuddin Ishaq

Korupsi dan Logika Hukum Pidana Islam

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan eksistensinya sebagai ujung tombak pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sudah puluhan aktor publik dan elite politik yang dipaksa mempertanggungjawabkan perbuatan korupnya di kursi pesakitan. Inilah perkembangan paling meyakinkan yang diperlihatkan KPK selaku aparatur penegak hukum setelah satu dasawarsa gerakan reformasi digulirkan.

Sejurus dengan hal tersebut, maka eforia antikorupsi menjadi tak terelakkan. Beberapa komponen masyarakat angkat bicara dan menyatakan perlawanannya terhadap tindak pidana korupsi dan

Menyoal Tradisi dan Pengelolaan Filantropi

Kesadaran umat Islam tentang arti penting ragam filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf kian menggembirakan. Terlebih pada momentum bulan Ramadan yang diyakini sebagai saat yang tepat untuk berderma. Itulah sebabnya, di bulan ini banyak orang berlomba mendermakan sebagian kecil hartanya melalui pelbagai cara dan kegiatan.

Puasa dan Kepemimpinan

PUASA dan leadership merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai sebuah pelatihan ruhani (spiritual exercise), puasa sejatinya melahirkan aneka karakter yang  utama sebagai prasyarat pemimpin ideal. Oleh karena itu, dalam konteks misi ibadah puasa, maka karakteristik pemimpin ideal termanifestasi dalam nilai-nilai ketakwaan sebagai buah ritual puasa.

TNI dalam Konstelasi Politik Nasional: Refleksi Menyambut Peringatan HUT TNI

BEBERAPA tahun terakhir, Tentara Nasional Indonesia (TNI)—yang pada masa Orde Baru bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—terutama pascakeruntuhan rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, tengah menghadapi semacam akumulasi pelbagai ketidakpuasan bahkan ketidaksenangan dari beberapa kalangan sipil

Siapa Berhak Sandang Gelar Pahlawan?

Dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya, adalah momentum yang diabadikan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai Hari Pahlawan. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Nopember segenap lapisan masyarakat Indonesia larut dalam perayaan atau ‘hajatan’ yang bernuansa patriotisme ini. Peristiwa tersebut memang dijadikan sebagai simbol kepahlawanan dan keperkasaan bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaannya.

Rekulturisasi Syariat Islam (Catatan untuk M Ishom El Saha)

Tulisan saya terdahulu yang bertajuk, “Formalisasi Syariat Islam, Mengapa Tidak?” (Media Indonesia, 6/10/2000) adalah sebuah wacana yang berupaya menepis pesimisme formalisasi syariat Islam dilihat dari sisi politis. Pandangan yang saya kemukakan lebih sebagai sebuah respons terhadap aras pemikiran yang berkembang pada saat itu—yang cenderung sinis dan pesimistis—serta sekadar ingin menunjukkan

Ramadan Sebagai Momentum Reformasi Sosial

Melalui firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa.” (Qs. al-Baqarah/2:183), secara tegas Allah Swt. menggambarkan hasil akhir (konsekuensi) dari suatu upaya konkret manusia dalam meraih

Pendidikan Agama di Banten

Persoalan pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama (Islam) pada khususnya, termasuk dalam konteks propinsi Banten, memang selalu aktual dan menarik untuk diperbincangkan. Berbagai diskusi dan  seminar kerapkali diselenggarakan oleh beberapa kalangan, baik dalam kerangka pemecahan terhadap masalah-masalah (problem solving) kependidikan

Peningkatan Mutu Guru Agama di Propinsi Banten

Salah satu aspek strategis yang sejatinya menjadi prioritas pembangunan propinsi Banten adalah di bidang pengembangan Sumber Daya manusia (SDM). Pembangunan di bidang ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan persoalan bagaimana peran serta dan tanggungjawab pemerintah beserta masyarakat propinsi Banten dalam merancang dan merealisasikan program pendidikan yang diharapkan mampu melahirkan kader-kader penerus pembangunan.

Pemimpin Perempuan, Mengapa Tidak?

MENILIK judulnya, artikel ini tampak provokatif. Tapi sesungguhnya, tidak demikian. Tentu saja, saya tidak bermaksud memprovokasi pihak tertentu, terlebih dalam suasana politik yang kian menghangat menjelang pesta demokrasi masyarakat Banten yang akan digelar beberapa bulan ke depan.

Fikih Pajak dan Pembangunan

“Sesungguhnya Amîr al-Mu’minîn, Hârûn al-Rasyîd (semoga Allah mengokohkan kekuasaannya), telah meminta kepada saya untuk mengarang sebuah kitab umum yang menjadi pedoman dalam pengumpulan kharâj, ‘usyûr, zakat, dan jizyah“.

Demikian Ya’qûb bin Ibrâhîm bin Habîb al-Anshâri al-Kûfî al-Baghdâdi, atau populer dengan nama Imam Abû Yûsuf,

Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba

“Can’t think! Can’t think! Can’t think! Can’t think!. I’ll tell you one thing, Dave…if anybody else is listening: you can really get messed up, boy, on that stuff! It’s bad news. It really is! I didn’t think it was when I was first taking it. You just don’t know what’s real and what isn’t real. You really don’t it’s hard to distinguish between real and unreal, and if you’re actually going nuts or if it’s just the drug.

Menyambut Pospenas II: Kyai, Santri, dan Pesantren

DAHULU, persepsi publik terhadap performa santri, kyai, dan pesantren sedemikian eksklusif dan penuh pesona. Santri digambarkan sebagai kandidat manusia suci yang kelak diserahi tugas menyampaikan risalah keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian kalangan menempatkan mereka kedalam lingkaran komunitas “priyayi” atau elite keagamaan.

Kepemimpinan dalam Kultur Politik Banten

Proses pemilihan wakil-wakil rakyat dalam wadah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi Banten baru saja rampung. Dengan demikian, mereka yang terpilih ber-dasarkan prosedur dan mekanisme legal formal yang diatur dalam undang-undang tersebut berhak menduduki

Menyambut Idul Fitri 1424 H: Kembali Kepada Kesucian Spiritual

Idul Fitri tahun 1424 H ini hadir ketika segenap komponen bangsa Indonesia masih dirundung keprihatinan mendalam, yakni menghadapi ujian maha berat, krisis mutidimensional: ekonomi, politik, dan moral. Keprihatinan yang mendalam ini sesungguhnya telah

Pemilukada Cilegon 2001: “Esensi Pemimpin adalah Pelayan”

CILEGON-BARAYA POST: Agenda politik lokal Pemilukada Kota Cilegon 2010 yang kian dekat menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya adalah Dr. Ahmad Tholabi Kharlie: analis sosial, keagamaan, dan politik dari UIN Jakarta. Kepada wartawan Baraya Post, Abyan Kudsi, yang mewawancarainya, belum lama ini, ia memaparkan pandangannya. Berikut petikannya.

Pendapat anda tentang kondisi Kota Cilegon saat ini?

Secara kasat mata harus diakui, pembangunan Kota Cilegon sejak terbentuk tahun 1999 mengalami perkembangan pembangunan signifikan

Musâbaqah Qirâ’at al-Kutub (MQK) & Upaya Pelestarian Warisan Intelektual Banten

KETIKA kita mengarungi lintasan sejarah sosial intelektual Islam Nusantara, maka masyarakat Banten pantas berbangga. Pada sekira abad XVIII-XIX, di tatar inilah lahir Syeikh Nawawi al-Bantani (al-Jâwi), sosok ulama kharismatik yang secara performa intelektual mendapat pengakuan dari dunia internasional, khususnya kaum muslimin. Tak seorang pun meragukan kredibilitas dan kapabilitas Nawawi dalam ranah studi ilmu-ilmu keislaman. Selain âlim, Nawawi dikenal sebagai ulama yang produktif melahirkan magnum opus dalam pelbagai disiplin ilmu keislaman seperti: Tafsir, Fikih, Tawhid, Hadis, dan sebagainya.

Kronika Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) 2007

Samarinda-muslimkalsel (06/11/2007): Kontingen Tuan Rumah Kalimantan Timur hingga Senin (5/11) kemarin semakin mantap memimpin perolehan medali dengan 16 emas, 6 perak dan 7 perunggu. Kontingen Kalsel pada hari ke 5 berhasil menambah perolehan medali perunggu di cabang bergengsi Bulu Tangkis Ganda Putra perseorangan. Pasangan asal Kota Gunung Bamega Syamsir Alam dan Masrudin yang sebelumnya mengalahkan atlit kalbar 2:1, diperempat final dikalahkan pebelutangkis tangguh dari Jatim 2:0.

Hj. Ratu Atut Chosiyah (Plt. Gubernur Banten): MTQ Diharapkan Dapat Meningkatkan Etos Keberagamaan Masyarakat

Serang-JT, 2006: Jurnal “Tilâwah” berkesempatan bincang-bincang dengan Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah, Plt. Gubernur Banten. Seperti diketahui, orang nomor satu di tatar Banten ini termasuk memiliki perhatian yang besar terhadap pelbagai kegiatan keagamaan, seperti halnya MTQ. Dalam setiap penyelenggaraan MTQ, baik tingkat Kabupaten/Kota, terlebih Tingkat Provinsi, hampir dipastikan beliau menyempatkan hadir. Dan menurut catatan Jurnal “Tilâwah”, Ibu Atut, demikian beliau biasa dipanggil, kerap menjenguk kafilah Banten pada setiap event penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Nasional.

Regulasi Usia Nikah dalam Hukum Keluarga Muslim Modern

Jakarta-Forum Pembaca Kompas-Di banyak negeri muslim, telah diatur mengenai batas minimum usia orang dibolehkan menikah. Jelas, ini sebuah keberanjakan pemikiran hukum Islam modern dari khazanah fikih klasik (islamic jurisprudence) yang tidak pernah secara tegas memberikan batasan tentang hal itu.

Aturan ini memang sangat sosiologis, dan karenanya lumrah jika terjadi perberbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya.

Sikapi Bencana dengan Bijak

Masjid Fathullah, UIN Online – Dosen Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Dr Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan, umat Islam harus menyikapi bencana yang melanda sebagian wilayah Sumatera beberapa waktu lalu dengan bijak. Bencana yang terjadi tidak mungkin terjadi begitu saja.

Menag: Pemikiran Islam yang Tak Sejalan Harus Dikaji: Corak Pemikiran Mahasiswa Dipengaruhi Dosen, Kurikulum, dan Literatur.

JAKARTA-REPUBLIKA-Pemikiran keagamaan intelektual Muslim yang kurang sejalan dengan pemahaman keagamaan umum perlu dicermati dan dikaji. Demikian dikatakan Menteri Agama M Maftuh Basyuni pada Seminar bertema ‘Membaca Ulang Orientasi Pemikiran Kaum Intelektual Muslim UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah’. Seminar itu ditujukan membahas citra ‘liberal’ UIN di masyarakat Muslim,

Quo Vadis Pembinaan Alquran di Banten

Cita Banten sebagai sentra pembinaan skill dan pengembangan studi Alquran harus segera diwujudkan. Masyarakat Banten sejatinya telah sekian lama menyandang romantisme historis dan ingatan kolektif tentang dinamika dan eksistensi Banten yang amat diperhitungkan di wilayah Nusantara, bahkan dunia, terutama dalam konteks ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni pada ranah kajian dan skill seni Alquran. Inilah salah satu modal dasar bagi upaya mewujudkan Banten menuju masyarakat religius yang bercirikan iman dan takwa.

Rekomendasi Tim Delapan

Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Chandra M. Hamzah-Bibit Samad Rianto atau Tim Delapan mengakhiri masa tugasnya. Setelah dua pekan melakukan serangkaian verifikasi terhadap fakta-fakta terkait kisruh kasus hukum Chandra-Bibit, Selasa (17/11), Tim Delapan menyampaikan hasil akhir verifikasi kepada Presiden. Bahkan, beberapa kalangan meminta rekomendasi tersebut disebarluaskan secara terbuka kepada masyarakat setelah diserahkan kepada Presiden. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

MUI Banten Terbitkan Alquran Mushaf Al-Bantani

Serang, Antara, 18 Sept. 2007—Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten akan menerbitkan Alquran mushaf Al-bantani yang penulisan pertama Alquran ini sedianya akan dilaksanakan pada bulan Ramadhan 1428 H ini oleh tim penulis yang telah ditunjuk MUI Banten.

Menggagas Banten Darussalam

GERAKAN reformasi yang dalam beberapa tahun terakhir tengah bergulir dan sempat mengharu-birukan kehidupan bangsa Indonesia, harus diakui, telah memberikan nuansa baru, khususnya bagi masa depan bangsa Indonesia. Gerakan reformasi seolah telah membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan penguasa masa lalu.

Banten Berpeluang Maju

MENCERMATI peluang konstitusional Provinsi Banten yang lahir melalui UU No. 4/2000 ini, secara yuridis formal telah terbuka peluang seluas-luasnya menjadi provinsi yang bersendikan ajara-ajaran Islam, dengan-meminjam terminologi Aceh Darussalam-menjadi provinsi “Banten Darussalam”.

Lompatan Kaligrafi Islam di Nusantara

Kompetisi menulis indah al-Qur’an yang lazim disebut Musabaqah Khat al-Qur’an (MKQ) diperkirakan bakal menjadi salah satu ikon paling menarik dan fenomenal dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXII tingkat Nasional tahun 2008. Inilah satu-satunya mata lomba yang dirasakan paling banyak menguras tenaga, konsentrasi, dan juga dana, tentunya. Mengingat tantangan berat semacam itulah, terutama pada satu dekade ke belakang, beberapa Provinsi tampak tidak terlalu antusias membina dan mengirim delegasinya.

Menggagas Neoteologi Banjir

Tahun 2002 kelabu kembali terulang! Belum hilang betul dari ingatan kolektif kita, ketika banjir menenggelamkan Ibu Kota dan beberapa daerah di tanah air. Bencana yang sempat mengharubirukan wacana publik itu benar-benar membuat kita sadar betapa rapuhnya infra struktur dan sistem penanggulangan banjir yang kita miliki. Dan yang lebih menyedihkan, perhatian pemerintah atau dalam arti kata lain sense of responsibility dan sense of solidarity pemerintah sungguh sangat memperihatinkan. Hal ini dapat dilihat dengan lambannya tindakan mereka dalam memberi pertolongan terhadap korban bencana.