Fikih Pajak dan Pembangunan

“Sesungguhnya Amîr al-Mu’minîn, Hârûn al-Rasyîd (semoga Allah mengokohkan kekuasaannya), telah meminta kepada saya untuk mengarang sebuah kitab umum yang menjadi pedoman dalam pengumpulan kharâj, ‘usyûr, zakat, dan jizyah“.

Demikian Ya’qûb bin Ibrâhîm bin Habîb al-Anshâri al-Kûfî al-Baghdâdi, atau populer dengan nama Imam Abû Yûsuf, bercerita ketika dia memulai menyusun magnum opus-nya, “al-Kharâj”, atas permintaan Khalîfah Hârûn al-Rasyîd. Kitab ini pada gilirannya, kala itu, dijadikan sebagai pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari pajak, zakat, dan jizyah. Menilik judul dan isinya, agajnya kitab ini dapat digolongkan sebagai buku Public Finance, dalam pengertian ilmu ekonomi modern.

Hal pertama yang dikemukakan Imam Abû Yûsuf dalam buku tersebut adalah nasihat tentang bagaimana seorang penguasa dapat memelihara amanah yang diemban. Dia menekankan agar penguasa senantiasa menyadari bahwa amanah kekuasaan itu berat. Akan tetapi jika dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan kejujuran dapat menjadi sumber pahala yang sangat besar. Tugas utama penguasa, lanjut dia, adalah menghapuskan kezaliman yang dirasakan oleh rakyatnya dan memenuhi segenap kebutuhan mereka lahir dan batin.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan masyarakat dimaksud, maka proses penghimpunan zakat, pajak, jizyah, dan pemasukan lainnya, sejauh menyangkut hak-hak publik, penguasa sejatinya memilih orang-orang yang dapat dipercaya (amânah), teliti, dan kritis. Ini semua diharapkan agar proses pengumpulan itu terhindar dari segala bentuk manipulasi sehingga hasil optimal dapat direalisasikan bagi kemaslahatan warga negara.

Kitab “al-Kharâj” berbeda dari kitab-kitab ekonomi Islam klasik yang lahir dari generasi yang berdekatan dengannya, seperti kitab “al-Amwâl” karya Abû ‘Ubayd yang berisi kumpulan Hadis Nabi dan Âtsâr sahabat menyangkut persoalan ekonomi, keuangan, dan bisnis. Kitab ini, selain memaparkan Hadis-hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan bab-bab pemasukan negara dan pengeluarannya secara rinci dan sistematis, juga membentangkan gagasan dan pemikiran Imam Abû Yûsuf sendiri dalam persoalan tersebut—juga sebagai representasi pendapat mazhab Hanafi—kendatipun dalam banyak persoalan beliau berbeda dengan gurunya, Imam Abû Hanifah. Meskipun kitab ini ditulis lebih dari 1200 tahun yang lalu, tetapi masih sangat relevan untuk dijadikan rujukan dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan di era modern seperti saat ini. Bahkan dapat pula dijadikan sebagai pedoman, rujukan, dan pelengkap kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter serta pembangunan ekonomi pada umumnya.

Ilustrasi di atas sengaja dikemukakan untuk sekadar menunjukkan bahwa ternyata terminologi pajak bukanlah hal baru dalam kancah pemikiran hukum Islam. Munculnya fenomena “al-Kharâj” membuktikan dukungan para yuris muslim terhadap praktik pajak sebagai salah satu kebijakan politik (siyâsah syar’iyyah) yang dilakukan penguasa muslim pada waktu itu dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat lahir dan batin.

Dari titik ini dapat dinyatakan bahwa pemerintahan Islam klasik telah melakukan ‘pemungutan’, baik uang maupun barang, di luar zakat, seperti pajak, jizyah, ‘usyur, dan sebagainya, dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan publik yang bersifat resmi. Agaknya, kenyataan ini selaras dengan praktik yang berlangsung pada saat sekarang di pelbagai negeri-negeri muslim di dunia.

Adapun dalam konteks modern, seperti dikemukakan Munawir (1992:1), pajak lazim didefinisikan sebagai iuran masyarakat untuk kas negara  (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor publik) berdasarkan undang-undang (yang tidak dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai  pengeluaran umum (publieke uitgaven).

Dari pengertian ini dapat disimpulkan: pertama, pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara, dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara. Oleh karena itu, dengan alasan apapun, swasta atau partekelir, tidak boleh  melakukan hal serupa.

Kedua, berdasarkan undang-undang (yang tidak dapat dipaksakan). Dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya, yakni melalui Undang-undang.

Ketiga, tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk. Maksudnya, jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.

Keempat, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, yakni pengeluaran-pengeluaran yang membawa manfaat bagi masyarakat secara umum.

Menilik pemaparan definisi di atas, melahirkan kesan bahwa pajak, seolah-olah, hanya berfungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair). Padahal, lebih dari sekadar itu, pajak mengandung fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (regulair), dalam arti kata lain, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Sampai di sini, tampaknya, tidak ada hal yang aneh apalagi menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam. Pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya pandangan hukum Islam terhadap fenomena pajak? Oleh karena menyangkut pendayagunaan kekayaan umat, lantas bagaimana hubungan pajak dengan pranata zakat yang jelas mendapat legitimasi syarak, serta dampak positif bagi proses pembangunan bangsa?

Argumen Fikih

Dalam pandangan Ibrahim Hosen (1991: 133), pajak dalam konteks negara muslim dikategorikan sebagai diskursus baru. Oleh karenanya dia berargumentasi bahwa selama tidak ada nash yang secara tegas menyebut diktum “perintah” atau “larangan”, maka kaidah usul fikih yang digunakan adalah,

الأصل فى الأشياء الاباحة

Artinya:

Menurut asalnya, segala sesuatu itu adalah mubah.

Menurut dia, pajak secara harfiah sejauh ini tidak ditemukan status hukumnya, baik dalam Alquran maupun Hadis. Jadi, hukum pajak dapat dikembalikan kepada kaidah di atas, apakah pajak berstatus mubâh atau haram. Melihat kenyataan bahwa pajak ditujukan untuk kebaikan masyarakat berupa pembangunan sarana fisik, pendidikan, dan sebagainya, maka dapat disimpulkan bahwa pajak hukumnya mubâh sepanjang tidak membawa mudhârat. Bahkan untuk suatu kondisi tertentu yang mengharuskan penggalangan dana segera, pajak bisa menjadi suatu (alternarif) kewajiban yang tidak dapat dihindari dan ditawar-tawar oleh masyarakat. Dalam kondisi semacam ini, pemerintah dibolehkan memaksa dan menjatuhkan sanksi bagi masyarakat yang enggan melaksanakannya. Demikian paparan Hosen.

Di antara argumentasi yang membolehkan pungutan pajak (selain zakat) dikemukakan Didin Hafidudin (2003). Menurut dia, apabila dana zakat belum memenuhi kebutuhan mustahiq secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara lebih luas, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam, sebagaimana difirmankan Allah Swt., “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. al-Baqarah [2]: 195).

Demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, melalui undang-undangnya, wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di pelbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Hal ini antara lain berdasarkan firman Allah Swt., “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,…”(Qs. al-Baqarah [2]: 177).

Pertanyaan penting yang juga acapkali muncul di tengah-tengah masyarakat adalah apakah pajak diwajibkan di samping zakat? Jika Islam telah mewajibkan zakat sebagai hak yang dimaklumi atas harta umat Islam dan menjadikannya sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah Islam, maka bolehkah pemerintah Islam mewajibkan kepada orang kaya pajak-pajak lain di samping zakat untuk melaksanakan kepentingan umat dan menutupi pembiayaan umum negara?

Menurut Yûsuf al-Qaradhâwî (1997), pajak dapat dikenakan kepada umat Islam (di luar zakat) dengan beberapa argumentasi. Pertama, karena jaminan/solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban. Kedua, sasaran zakat itu terbatas sedangkan pembiayaan negara itu banyak sekali. Zakat harus digunakan pada sasaran yang ditentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial. Zakat tidak digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. Bila pemerintahan Islam dulu memperoleh pemasukan dari Kharâj untuk membiayai keperluan-keperluan tersebut, maka untuk saat ini al-Qaradhâwî menyokong pendapat para ulama yang berpendapat bahwa pemerintah dapat memungut kewajiban pajak dari orang-orang kaya.

Ketiga, adanya kaidah-kaidah umum hukum syarak yang membolehkan. Misalnya, kaidah “al-Mashâlih al-Mursalah” (atas dasar kepentingan). Kas yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak, dibandingkan harus kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.

Keempat, adanya perintah jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan umatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana difirmankan dalam Alquran surat al-Tawbah [9]: 41, al-Hujurât [49]: 51, al-Shaff [61]: 11, dan sebagainya. Maka tidak diragukan lagi bahwa jihad dengan harta adalah kewajiban lain di luar zakat. Di antara hak pemerintah (ulû al-amr) dari kaum muslimin adalah menentukan bagian tiap orang yang sanggup memikul beban jihad dengan harta ini.

Kelima, kerugian yang dibalas dengan keuntungan. Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh dengan pajak akan digunakan untuk segala keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat, seperti: pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, dan sebagainya.

Pajak dan Pembangunan

Kelima argumen di atas memperkukuh keniscayaan pajak yang dapat dijadikan sebagai alternatif sumber finansial untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat. Lebih lanjut al-Qaradhâwî mengajukan persyaratan suatu praktik pajak dianggap laik menurut hukum Islam. Menurut dia, pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya paling tidak harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: (1) Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Dalam arti kata lain, tidak dibenarkan memungut sesuatu dari rakyat selama dalam Bayt al-Mâl (State Treasury/Islamic Finance House) masih terdapat kekayaan; (2) Adanya pembagian pajak yang adil. Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya; (3) Pajak hendaknya digunakan untuk membiayai kepentingan dan kemaslahatan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Pajak tidak diposisikan sebagai upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas; dan (4) Adanya persetujuan para ahli dan cendikia. Pemerintah tidak bertindak sendirian dalam hal mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat.

Pada saat sekarang, umat Islam terbebani kewajiban ganda (double duties): sebagai muslim yang harus membayar zakat dan sebagai warga negara yang harus membayar pajak negara. Sehingga sebagian orang pun berpandangan bahwa ketika mereka sudah membayar pajak kepada pemerintah, maka ia sudah terbebas dari kewajiban membayar zakat. Sementara sebagian lain berprinsip sebaliknya, bahwa ketika mereka sudah membayar zakat, mereka tidak perlu dan wajib lagi membayar pajak untuk negara.

Di masa Rasulullah dan al-Khulafâ al-Râsyidûn, seperti diungkap Masjfuk Zuhdi (1996), kewajiban zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sementara pajak (tax) hanya dibebankan kepada penduduk non-muslim. Dengan begitu, tidak ada penduduk yang terkena double duties, berupa zakat dan pajak.

Perdebatan menyangkut ‘dualisme’ tersebut baru muncul pada era Tâbi‘în atau Imam-imam mazhab (mujtahidîn). Perdebatan berawal dari persoalan tanah yang terkena pajak (al-ardh al-kharâjiyah), karena pemiliknya non-muslim pada waktu negerinya ditaklukkan oleh pasukan Islam (kemudian ia masuk Islam), atau tanahnya dibeli oleh seorang muslim. Dari sini timbul masalah apakah tanah yang terkena pajak itu juga terkena zakat, karena sekarang pemiliknya beragama Islam.

Namun, terlepas dari perdebatan menyangkut kasus di atas, para ulama kontemporer sepakat bahwa sudah menjadi hak negara untuk mewajibkan warganya membayar pajak dalam rangka pembiayaan pembangunan sarana publik dan masyarakat pada umumnya. Keduanya sama-sama penting dan wajib. Pelaksanaan zakat tetap wajib sebagai konsekuensi agama, dan pada saat yang sama pajak dapat menjadi kemestian selama pemerintah memang mewajibkannya.

Lebih lanjut Ahmad Azhar Basyir (1996) menegaskan bahwa untuk memenuhi hajat hidup masyarakat secara umum atau dalam rangka meciptakan pemerataan pendapatan di antara warga negara, penguasa memiliki wewenang untuk menarik iuran dari orang-orang kaya dalam pelbagai macam obyek kekayaannya, seperti pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga, dan sebagainya, selama masih berada dalam koridor nilai-nilai keadilan.

Selain dari itu, lanjut Basyir, pajak juga dapat ditarik dari harta warisan yang telah mencapai jumlah tertentu. Dalam pemahaman yang lebih luas, hal ini sejalan dengan firman Allah, “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya), dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Qs. al-Nisa [4]: 9). Hadir menyaksikan, dengan demikian, dapat diperluas artinya dengan kenyataan adanya orang-orang yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran anak-anak yatim dan orang-orang miskin dalam masyarakat dapat menjadi alasan kewajiban ahli waris yang menerima harta warisan cukup besar jumlahnya untuk memberikan sebagian harta tersebut kepada mereka lewat jalur negara (pajak). Gagasan ini agaknya terinspirasi dan lahir atas dasar konsep al-mashlahah al-mursalah, yang menjadi salah satu prinsip hukum Islam.

Dari titik ini jelas, dengan keluwesan dan keluasannya, ajaran Islam meniscayakan pelbagai alternatif sumber-sumber pemasukan negara lewat pajak, selain yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku (seperti dalam UU Pajak Nomor 6 dan 7 Tahun 1983). Dimungkinkannya perluasan sumber-sumber tersebut, berimplikasi positif terhadap kesempatan negara dalam menghimpun dana masyarakat sebanyak-banyaknya dari sektor perpajakan.

Akhirnya, dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum Islam di atas dan diperkuat dengan realitas kebutuhan masyarakat, tampaknya pemberlakuan regulasi pajak dalam konteks negara Indonesia yang majemuk dan plural, adalah alternatif yang sungguh relevan dan sejalan dengan semangat keadilan dan pemerataan. Dapat dibayangkan, ketika umat Islam dan umat agama-agama lain secara optimal bersatu-padu membangun bangsa lewat pranata pajak (dan zakat), maka diyakini akan dapat menanggulangi problem perekonomian yang tengah mendera bangsa ini. Dalam arti kata lain, optimalisasi penggalangan potensi kekayaan masyarakat lewat pajak akan menjadi alternatif solusi terbaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Semoga!. Wallâhu a’lam bi al-shawâb.[]

Ciputat, 25 Maret 2004

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: