Menyambut Pospenas II: Kyai, Santri, dan Pesantren

DAHULU, persepsi publik terhadap performa santri, kyai, dan pesantren sedemikian eksklusif dan penuh pesona. Santri digambarkan sebagai kandidat manusia suci yang kelak diserahi tugas menyampaikan risalah keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian kalangan menempatkan mereka kedalam lingkaran komunitas “priyayi” atau elite keagamaan.

Secara teologis, memosisikan santri pada maqâm terhormat tersebut sesungguhnya bukan tanpa alasan. Karena dalam sistem kepercayaan muslim terdapat semacam hirarki yang menempatkan kaum intelektual agama (al-‘Ulamâ’) pada posisi yang demikian elitis, yang digambarkan sebagai “ahli waris” para Nabi (Al-‘Ulamâ’ waratsat al-Anbiyâ’). Akibatnya, seluruh ihwal yang melingkupi sosok ulama menjadi terangkat reputasinya di mata para penganut Islam selaras dengan penghargaan agama terhadap posisi mereka.

Di Indonesia, ulama atau kyai diidentifikasikan sebagai pemegang otoritas keilmuan tertinggi, baik personal maupun institusional, dalam konteks ini adalah institusi pendidikan tradisional yang kemudian dikenal dengan sebutan Pesantren, Surau, Meunasah, atau apapun namanya. Dari lembaga pendidikan “pribumi murni”—meminjam istilah I.J. Brugmans—inilah lahir tokoh-tokoh agamawan yang kelak menjadi pemimpin dan panutan umat.

Dari titik ini, tak ada yang meragukan eksistensi dan peran pesantren dalam pembentukan karakter masyarakat Indonesia yang religius. Terutama dalam hal pembentukan karakter tersebut, institusi pendidikan khas Islam Indonesia ini telah menunjukkan kemampuannya melahirkan sosok-sosok muslim dalam berbagai langgam dan spesifikasi. Ketokohan muslim jebolan pesantren, harus diakui, telah mampu memberi warna pada seluruh ragam bidang kehidupan bangsa.

Dalam wilayah politik, misalnya, sejarah monarki Sumatera, Jawa, Banten, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya menunjukkan aktivisme putera-puteri Nusantara dengan segenap keunggulannya patut menjadi catatan kita bersama. Pada masa klasik, kekuasaan kesultanan Islam tertinggi—di pelbagai daerah—praktis berada di tangan para ‘santri’ dan ulama. Sejarah mencatat, Demak berjaya di bawah kepemimpinan Raden Fatah, Banten mencapai kharisma tertinggi bersama Maulana Hasanuddin, dan sederet nama-nama lain yang mampu memainkan peran politiknya secara tepat dan determinan. Di bawah kepemimpinan para sultan yang santri inilah bangsa Indonesia tumbuh menjadi komunitas yang berkarakter keagamaan dan kepribadian mengesankan yang amat populis dalam pandangan khalayak bangsa-bangsa di dunia.

Namun demikian, karakter kepemimpinan santri tidak hanya berhenti pada bentukan institusi (institutional designed) an sich, sebagaimana halnya sebuah kesultanan Islam. Tapi dalam rentang berikutnya, sosok kepemimpinan lahir sebagai bentukan tradisi masyarakat atau dalam bahasa antropolog disebut sebagai manifestasi proses social construction. Untuk menunjuk contoh konkret, tentu saja masyarakat Jawa Barat tak pernah melupakan kiprah para ulama atau kyai yang pernah memimpin perjuangan melawan penjajah seperti KH. Zainal Musthofa dari Tasikmalaya, KH. Tubagus Ahmad Khotib dan Brigjen KH. Syamun dari Banten, Seikh Yusuf al-Makassari dan SIS al-Jufri dari Sulawesi, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh keagamaan (santri) yang mampu berbicara di atas pentas politik dan perjuangan bangsa.

Basis konstruksi budaya

Dalam sebuah perspektif dinyatakan bahwa pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di tanah air. Bahkan, menurut penilaian para cendikiawan dan sejarawan, pesantren dianggap sebagai salah satu warisan intelektual muslim Indonesia yang terpenting dan monumental sepanjang sejarah. Maka wajar jika kemudian pesantren menjadi basis pembentukan budaya dan karakter masyarakat sejak dulu.

Mencermati konteks realitas di atas, memberi suatu gambaran betapa pesantren amat lekat dengan budaya masyarakat Indonesia. Rasionalisasinya, pesantren lahir dari rahim kebudayaan muslim secara global, kemudian pesantren memberi umpan balik (feed-back)berupa produk kebudayaan. Produk kebudayaan khas pesantren yang saya maksud tak lain adalah para santri.

Para santri alumni pesantren tersebut kemudian menjadi agent of social change yang bertugas menularkan budaya adiluhung yang berbasis Islam dari pesantren kepada masyarakat sekitar. Tugas ini sesungguhnya sangat berat. Oleh karena itu, para pimpinan pesantren hendaknya menyadari akan hal itu. Mereka tentu sangat menyadari, bahwa tidak mudah menciptakan duta-duta muda yang dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan kemampuan yang tinggi dalam bersosialisasi dan mensosialisasikan gagasan pesantren kepada masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan pola dan strategi berdakwah.

Di manapun, pesantren dianggap sebagai basis kemurnian dan keshalihan. Pesantren menjadi pusat peradaban masyarakat yang masih sehat. Oleh karenannya, semua orang tua tentu berharap anak-anaknya yang “mondok” di pesantren dapat mewarisi tradisi-tradisi yang sehat itu agar kelak mewarnai masyarakat di mana dia berinteraksi. Harapan itu bukanlah isapan jempol belaka. Namun, ketika arus perubahan global melanda setiap sudut dunia, tidak mudah bagi sebuah pesantren untuk memenuhi keinginan-keinginan itu. Kalangan pesantren harus berfikir ulang (reorientation) bagaimana seharusnya menyelaraskan idealitas sosial dan realitas internal pesantren.

Bagaimanapun, semua unsur masyarakat dituntut berperan aktif dalam membangun pesantren agar tetap eksis dalam fungsinya, yakni sebagai basis social construction. Persoalannya, dengan performance yang ada saat ini, mampukah pesantren berdiri kukuh diterjang derasnya modernisme? Jawabannya tentu saja tidak mudah. Untuk itu harus ada langkah-langkah ke arah pembaruan dan modernisasi.

Meski telah memberi banyak kontribusi kepada pembentukan budaya masyarakat, tetapi secara kelembagaan (institusional) pesantren masih perlu banyak pembenahan. Hal ini mendesak dilakukan mengingat perubahan paradigma global yang begitu cepat berjalan. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah konkret yang diambil kalangan pesantren dalam kerangka—meminjam istilah Azyumardi Azra dan Malik Fajar—modernisasi dan reformasi kelembagaan pesantren.

Konsep kelembagaan dan paradigma pesantren yang selama ini berjalan, sesungguhnya untuk konteks saat ini agaknya mulai kehilangan gregetnya. Oleh karena itu, agar lembaga yang sangat potensial ini tidak mengalami degradasi budaya, upaya reformasi dan modernisasi kelembagaan secara menyeluruh menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Menurut data, pesantren yang ada di Indonesia saat ini sebagian besar berkarakteristik tradisional. Tentu saja, karakter ini tercermin dalam aktivitas dan strategi kebijakan pendidikan yang ditempuh. Secara umum, model pesantren yang ada masih menggunakan sistem klasik yang dapat diamati dalam hal-hal berikut ini. Pertama, sistem kepemimpinan. Sebagaimana layaknya sebuah monarki, sistem kaderisasi dan suksesi pucuk pimpinan pesantren ditempuh berdasarkan garis keturunan atau dengan arti kata lain, seorang kyai (pimpinan pesantren) lahir secara turun-temurun. Akibatnya, kesempatan masyarakat—di luar klan keluarga kyai—untuk posisi top leader menjadi hal yang utopis.

Kedua, metode belajar. Dalam tradisi pesantren klasik dikenal metode sorogan. Metode ini, dalam penilaian pendidik modern, dianggap kurang efektif dan efesien. Menimbang efisiensi pembelajaran, metode semacam ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Namun meski demikian, secara psikomotorik sistem ini mampu menanamkan pemahaman yang cukup mendalam dan permanen. Disamping itu, melalui metode ini daya kritis dan kreativitas santri menjadi sangat termarjinalkan, dimana seluruh materi seolah-olah taken for granted dari sang kyai.

Ketiga, pola hubungan. Model relasi yang saya maksud dapat berupa hubungan internal, seperti kyai dengan santri dan santri dengan santri, maupun berupa pola hubungan eksternal yakni interaksi komunitas pesantren dengan masyarakat sekitar. Untuk hal yang pertama, terdapat plus minus. Pola hubungan santri dan kyai menunjukkan pada—seolah-olah—etos dan nuansa feodalistik. Etos semacam akan menjurus pada kultus pribadi dan fanatisme sektoral. Pengakuan total semacam ini berakibat tersumbatnya celah-celah demokratisasi di lingkungan pesantren.

Sementara itu, pola interaksi yang dibangun bersama masyarakat, menurut hemat saya, sangat positif dan perlu dikembangkan. Tidak sebagaimana pola pendidikan terpadu—seperti model pesantren modern—yang sangat eksklusif, pesantren klasik justru lebih membuka diri, dalam arti membaur kedalam hiruk-pikuk kehidupan masyarakat. Oleh karenanya wajar jika kemudian jebolan pesantren tradisional begitu familier dan diterima secara antusias oleh masyarakat.

Oleh karena itu, menimbang kebutuhan yang begitu mendesak atas dasar perubahan paradigma global, Profesor Malik Fajar (Menteri Pendidikan Nasional) memandang perlunya perubahan paradigma serupa pada lembaga pendidikan pesantren. Perubahan paradigma ini sejauh dapat menjawab tantangan modernitas agar pesantren tetap eksis dan tidak kehilangan momentumnya.

Saat ini pesantren dihadapkan pada realitas masyarakat yang begitu cepat berubah. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian yang cepat pula dari pesantren. Termasuk dalam konteks ini, pesantren harus mampu membaca keinginan zaman. Oleh karena itu pola-pola lama yang tidak lagi up to date dan kurang relevan dengan world view yang tengah berkembang di masyarakat harus segera difikirkan dan kemudian dirumuskan pola-pola baru yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Dari aspek kepemimpinan pesantren, dalam konsep modernitas, sejatinya ditentukan tidak berdasarkan garis keturunan. Di tengah maraknya isu demokratisasi, agar pesantren termiliki dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri,  maka konsep demokrasi di pesantren, dalam arti dari masyarakat oleh masyarakat dan kembali kepada masyarakat, harus segera dikembangkan. Dalam konteks ini Pondok Modern Darussalam Gontor patut diikuti jejaknya. Sebaliknya, sistem suksesi berdasarkan garis keturunan adalah sangat rentan konflik. Dan, faktor inilah yang kemudian menghancurkan kedigdayaan sebuah pesantren raksasa sekalipun.

Selain dari pada itu, perlu difikirkan oleh kalangan pesantren, menyangkut strategi pemberdayaan intelektual dan daya kritik santri. Sistem pembelajaran tradisional pesantren seringkali mengekang kebebasan dan daya kritis santri. Dengan konsep sentralisasi kebenaran pada sosok kyai, maka yang terjadi justru pemasungan kreativitas dan kejumudan pandangan santri. Akibatnya, timbul fanatisme semu yang  sangat membahayakan kehidupan intelektual dan pola keberagamaan santri di tengah-tengah masyarakat modern yang sangat inklusif.

Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan suatu pola pembelajaran yang dapat mengantarkan santri pada budaya intelektualitas yang sehat dan demokratis. Karena dengan demikian diharapkan pesantren dapat melahirkan duta-dutanya di masyarakat yang mampu berinteraksi secara lugas sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya keislaman yang dipetik dari pesantren. Melalui kreativitas para santri inilah, diharapkan bangsa Indonesia akan dapat mengubah paradigma lama yang menghambat proses modernisasi dengan tetap mempertahankan karakteristik luhur yang menjadi kekhasan masyarakatnya.

Spritualisasi kreasi dan karsa

Dalam konteks reorientasi pesantren dan peningkatan mutu santri, maka gebyar Pekan Olah Raga dan Seni antar-Pesantren Nasional (Pospenas) II yang dimotori Departemen Agama dan beberapa instansi pemerintah terkait di bawah Kokesra adalah salah satu bentuk upaya ke arah modernisasi dan perluasan peran santri di era global.

Secara sederhana dapat dipersepsikan bahwa Pospenas diharapkan mendorong para santri pondok pesantren agar mampu membentuk dirinya menjadi manusia paripurna (insan kamil). Dan yang juga penting adalah lewat Pospenas timbul etos ukhuwwah islamiyyah tanpa menimbang suku, ras, dan warna kulit. Semuanya membaur, menyatu, dan bahu-membahu dalam semangat kompetitif yang menjunjung tinggi sportivitas.

Penyelenggaraan Pospenas II, setelah sukses tahun lalu di pesantren al-Zaytun, Jawa Barat, sekaligus diharapkan dapat menepis anggapan eksklusif terhadap dunia pesantren, kyai, dan santri. Pospenas akan membuka mata setiap orang bahwa santri merupakan bagian komponen bangsa yang juga dapat menunjukkan kemampuannya, terutama dalam bidang seni dan olah raga, sebagaimana komponen bangsa lainnya.

Dengan menunjukkan kepiawaian dalam dua hal tersebut, sekaligus menepis anggapan (world view) yang bernada minor dan pesimistis dari banyak kalangan terhadap jati diri kaum santri yang dipersonifikasikan sebagai komunitas terbelakang, kumuh, dan marjinal.

Selama ini, masih ada beberapa pihak yang belum dapat memahami korelasi positif antara tugas pokok santri, di satu sisi, dan keberadaan ragam olah jasmani dan ekspresi seni, pada sisi yang lain. Tegasnya, terkadang orang memberi dikotomisasi antara pergulatan spiritual dan intelektual keagamaan kaum santri di kobong-kobong (gubug asrama) dengan hiruk-pikuk dan gegap-gempitanya pentas seni budaya dan riuhnya tepuk sorai penonton olah raga. Dua hal tersebut dianggap sebagai sebuah kontradiksi. Padahal, untuk meraih puncak spiritualitas dan ketajaman intelektual diperlukan kondisi fisik yang prima dengan berolah raga (al-‘aql al-sâlim fi al-jismi al-sâlim).

Di samping itu, salah satu prasyarat manusia paripurna adalah memiliki kehalusan cipta, rasa, dan karsa. Tidak semua orang dapat memiliki ketiga komponen tersebut, kecuali mereka yang bergelut dan selalu mengasah rasa lewat sentuhan-sentuhan lembut dan indah dari pelbagai ragam kesenian. Dalam arti kata lain, aroma seni disinyalisasi dapat memicu terbentuknya kehalusan rasa dan kepekaan nurani.

Hanya saja, ketika seni dan olah raga dikompetisikan, maka keduanya menjadi hal yang menjebak dan penuh godaan. Apalagi ketika aroma kepentingan politis dan ambisi-ambisi pribadi menyeruak, maka salah-salah pelbagai tujuan luhur menjadi absurd. Yang lahir justru benturan dan permusuhan yang kontraproduktif.

Untuk itu perlu adanya upaya internalisasi nilai-nilai spiritual dan etos vertikal oleh semua pelaku, baik peserta, oficial, maupun panitia, agar penyelenggaraan Pospenas II ini dapat berjalan lancar dan meraih target yang diinginkan. Selamat berkompetisi!

________

Makalah Dialog Kaligrafi Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) II di Kota Palembang, Sumatera Selatan., tahun 2003.  Dimuat di Fajar Banten pada tahun yang sama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: