Sesuaikan Modernisasi Hukum Keluarga

SPs, UIN Online—Modernisasi hukum dan perubahan sosial merupakan dua entitas yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Dinamika substansi hukum (legal subtance), struktur hukum (legal struture), dan kultur hukum (legal culture) pada ranah hukum keluarga terutama pada 1974 hingga 2008 merupakan fakta modernisasi hukum di Indonesia.

“Modernisasi hukum keluarga, sejatinya merupakan upaya menggerakan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara baru. Tujuannya untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicitakan,” kata Ahmad Tholabi Kharlie saat sidang promosi untuk memperoleh gelar doktor pada bidang Ilmu Agama Islam dengan judul disertasi Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (1974 – 2008) di Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN, Jumat (11/9).

Hadir sebagai penguji Prof Dr Azyumardi Azra, Prof Dr Hj Huzaemah T Yanggo, Prof Dr H Muhammad Amin Suma, dan Prof Dr Abdul Gani Abdullah.

Tholabi menjelaskan, hukum sebagai satu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Karena itu, hukum menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik.

“Hukum ini bersifat independen dan diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial untuk melakukan perubahan-perubahan di masyarakat,” ujar Tholabi yang juga dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) UIN.

Lebih lanjut Tholabi menjelaskan, proses pembaruan atau modernisasi hukum keluarga, sangat mewarnai perundang-undangan negara muslim, meski sacara kualitas sangat berbeda dari satu negara ke negara lain. “Dalam rentang waktu satu abad negara-negara muslim melakukan pembaruan hukum keluarga. Seperti Brunei Darussalam pada 1958, Libanon 1917, Mesir 1920, dan Iran 1959,” jelas Tholabi yang lulus dengan Cumlaude/Terpuji dengan IPK 3,65.

Jika dibandingkan dengan negara-negara di atas, Indonesia termasuk negara yang terlambat melakukan pembaruan hukum keluarga. Hal ini terjadi karena Indonesia baru membuat aturan hukum keluarga secara rinci dan unifikatif pada 1974, yakni ketika diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara itu, UU Perkawinan yang dirumuskan oleh negara jika dilihat dari konteks sejarahnya, merupakan jawaban pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang menginginkan modernisasi dalam bidang hukum keluarga. “Selain juga sangat erat kaitannya dengan politik pembangunan,” tutur suami dari Hj. Yeni Solihah SAg. [] Reporter: Jaenuddin Ishaq

Korupsi dan Logika Hukum Pidana Islam

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan eksistensinya sebagai ujung tombak pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sudah puluhan aktor publik dan elite politik yang dipaksa mempertanggungjawabkan perbuatan korupnya di kursi pesakitan. Inilah perkembangan paling meyakinkan yang diperlihatkan KPK selaku aparatur penegak hukum setelah satu dasawarsa gerakan reformasi digulirkan.

Sejurus dengan hal tersebut, maka eforia antikorupsi menjadi tak terelakkan. Beberapa komponen masyarakat angkat bicara dan menyatakan perlawanannya terhadap tindak pidana korupsi dan Baca lebih lanjut

Catatan MTQN XXI Kendari 2006: Potret Dinamika Kaligrafi Alquran di Indonesia

Menulis indah Al-Qur’an atau lazim disebut Kaligrafi Al-Qur’an (al-Khath al-‘Arabi) merupakan salah satu mata lomba yang dimusabaqahkan dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) yang secara resmi baru diperkenalkan pada MTQN tahun 1988 di Bandar Lampung. Kehadiran mata lomba ini tak lepas dari suatu dasar pemikiran untuk melestarikan seni adiluhung, yang oleh Yaqut al-Musta’shimi (maestro Kaligrafi dunia) Baca lebih lanjut

Menyoal Tradisi dan Pengelolaan Filantropi

Kesadaran umat Islam tentang arti penting ragam filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf kian menggembirakan. Terlebih pada momentum bulan Ramadan yang diyakini sebagai saat yang tepat untuk berderma. Itulah sebabnya, di bulan ini banyak orang berlomba mendermakan sebagian kecil hartanya melalui pelbagai cara dan kegiatan.

Baca lebih lanjut

Puasa dan Kepemimpinan

PUASA dan leadership merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai sebuah pelatihan ruhani (spiritual exercise), puasa sejatinya melahirkan aneka karakter yang  utama sebagai prasyarat pemimpin ideal. Oleh karena itu, dalam konteks misi ibadah puasa, maka karakteristik pemimpin ideal termanifestasi dalam nilai-nilai ketakwaan sebagai buah ritual puasa.

Baca lebih lanjut

TNI dalam Konstelasi Politik Nasional: Refleksi Menyambut Peringatan HUT TNI

BEBERAPA tahun terakhir, Tentara Nasional Indonesia (TNI)—yang pada masa Orde Baru bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—terutama pascakeruntuhan rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, tengah menghadapi semacam akumulasi pelbagai ketidakpuasan bahkan ketidaksenangan dari beberapa kalangan sipil Baca lebih lanjut

Siapa Berhak Sandang Gelar Pahlawan?

Dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya, adalah momentum yang diabadikan oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai Hari Pahlawan. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Nopember segenap lapisan masyarakat Indonesia larut dalam perayaan atau ‘hajatan’ yang bernuansa patriotisme ini. Peristiwa tersebut memang dijadikan sebagai simbol kepahlawanan dan keperkasaan bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaannya.

Baca lebih lanjut