Menggagas Banten Darussalam

GERAKAN reformasi yang dalam beberapa tahun terakhir tengah bergulir dan sempat mengharu-birukan kehidupan bangsa Indonesia, harus diakui, telah memberikan nuansa baru, khususnya bagi masa depan bangsa Indonesia. Gerakan reformasi seolah telah membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan penguasa masa lalu. Kita memang tengah dilanda euforia kebebasan itu: kebebasan berekskpresi, kebebasan berbicara, kebebasan menentukan nasib dirinya tanpa harus merasa khawatir  ada yang mengganggu hak-hak mereka, dan segala macam bentuk kemandirian lainnya, termasuk kemandirian suatu daerah dalam membangun dan mengembangkan wilayahnya masing-masing dengan menggunakan potensi dan kekayaan yang mereka miliki. Dalam konteks ini, maka semangat otonomisasi daerah kemudian mencuat ke permukaan dan menjadi  isu nasional.

Menurut hemat saya, salah satu faktor penyebab ketidakadilan dan kesewenang-wenangan pada masa lalu tersebut—di samping menyangkut mentalitas penguasa—adalah model pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan sistem Sentralisasi kekuasaan, yang cenderung tak terkendali, tersebut akhirnya berakibat pada carut-marutnya pengaturan pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta ketidakmerataan pembagian kue pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kenyataan ini menjadikan beberapa daerah merasa apa yang menjadi hak-hak mereka dieksploitasi dan dimanfaatkan secara berlebihan (baca. tidak  adil) demi kepentingan pusat tanpa mepertimbangkan kebutuhan dan aspirasi daerah tersebut. Dengan kata lain, sentralisasi kekuasaan yang menjadi ciri pemerintahan terdahulu telah melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, yang tentu  saja bermuara pada rasa ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat. Gema otonomisasi akhirnya mencapai klimaks dengan diundangkannya UU No. 22/1999 ten-tang  Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks di atas, provinsi Banten sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—dengan ciri masyarakat religius sebagai karakter domi-nan—juga memiliki hak kemandirian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan semangat otonomisasi itu sebenarnya, dalam pandangan saya, Banten dapat saja mewujudkan jati dirinya, yakni performance provinsi “Banten Darussalam” sebagaimana pendahulunya, “provinsi Aceh Darussalam” dengan UU Nanggroe-nya, yakni berupaya mewujudkan konteks masyarakat religius atau masyarakat Madani yang dilandasi spirit  ajaran Islam. Persoalannya, sejauhmana pemerintah Banten beserta se-genap masyarakatnya mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengaktuali-sasikan potensi diri seoptimal mungkin sebagai wujud  aspirasi masyarakatnya?. Dan sejauhmana peluang tersebut dilihat dari sisi sosiologis dan konstitusional, terutama menyangkut peluang formalisasi syariat Islam (hukum Islam), yakni menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku secara legal-formal (positif) bagi seluruh masyarakat Banten?

Logika Konstitusional

Dengan diundangkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan daerah—dimana aspek hukum menjadi salah satu kewenangan daerah untuk mengatur—maka kesempatan daerah untuk melakukan pembangunan dan pembinaan hukum semakin terbentang lebar. Dan ini berarti bahwa secara yuridis formal, telah membuka peluang mengenai sejauhmana hukum dan sistemnya dapat didesentralisasikan. Berdasarkan konsep kekuasan sisa yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan peradilan adalah termasuk urusan yang menjadi kewengan pemerintahan pusat. Masalahnya apakah yang dimaksud dengan peradilan itu mencakup pula pengertian substansi hukum yang dijadikan pegangan dalam proses peradilan?. Namun satu hal yang harus diakui, bahwa dalam hubungannya dengan materi hukum dan budaya hukum—sebagai dua komponen penting dalam sistem hukum nasional—sejauh ini tidak ditemukan adanya aturan yang secara tegas yang menunjukkan keharusan adanya keseragaman di seluruh wilayah hukum Republik  Indonesia. Nah, jika demikian, maka hal-hal yang berkenaan dengan substansi atau materi hukum adalah dapat diatur dan disesuaikan dengan  kebutuhan dan kondisi suatu wilayah hukum berdasarkan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, meski sistem peradilan nasional bersifat terstruktur dalam bingkai sistem hukum nasional, namun materi hukum yang dijadikan pegangan oleh para hakim—dalam seluruh hirarki peradilan—sejatinya dapat dikembangkan secara beragam. Bahkan jika dilihat dari perspektif sejarah kodifikasi hukum nasional, harus diakui bahwa hukum kita merupakan representasi dari pelbagai sub sistem hukum, yakni sistem hukum barat, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, serta unsur-unsur lain sebagai akibat gesekan interaktif dengan dunia internasional.

Menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah dalam konteks otonomi-sasi ini, secara formal telah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-und-angan negara. Dalam pasal 18 ayat (5) Perubahan kedua UUD 1945, misalnya, dinyatakan bahwa, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dalam ayat (6) dinyatakan pula, “Pemerintah Da-erah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan”. Bahkan pada pasal 18 B ayat (1) dinyatakan pula, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerin-tahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Dengan demikian, Beberapa landasan yuridis tersebut, sesu-ngguhnya jelas mengindikasikan bahwa UUD 1945 mengakui dan meng-hormati pluralisme hukum dalam masyarakat, dan dengan demikian membuka peluang bagi pemberlakuan hukum syariat Islam dalam format otonom.

Sehubungan dengan itu, maka pengakuan dan penerimaan negara terhadap keberadaan sub sistem hukum syariat Islam di Indonesia memerlukan format atau bentuk hukum tertentu yang disepakati bersama. Dalam pasal 2 Ketetapan MPR no. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, disebut-kan adanya tata urutan yang mencakup Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Un-dang-Undang, Perpu, Peraturan Peme-rintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Dae-rah. Dalam pasal 2 ayat (7) Kete-tapan MPR tersebut ditegaskan bahwa Peraturan dae-rah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya, dan menam-pung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan prinsip ‘lex superiore derogat lex infiriore’ maka secara hirarkis, peraturan perundang-unda-ngan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Namun, dalam hukum juga berlaku prinsip ‘lex specialis derogat lex generalis’, yang berarti peraturan yang khusus dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum.

Oleh karena itu, meskipun telah ada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi mengatur suatu hal, tetapi jika kondisi suatu daerah menghendaki keten-tuan yang khusus dan berbeda, maka kekhususannya itu dapat ditampung pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah. (Jimly Asshiddiqie: 2001) Meskipun ketentuan mengenai tatacara pembuatan Peraturan Daerah ini—seperti diatur dalam pasal 6 TAP MPR no. III/MPR-/2000 tersebut—masih diatur lebih lanjut oleh undang-undang, namun jiwa dan semangat kebijakan otonomi dae-rah itu menghendaki tumbuhnya kemandirian dan keprakarsaan dari bawah.

Nah, dasar pemikiran di atas menunjukan bahwa jika dalam kenyataannya kini, syariat Islam dapat diberlakukan di Aceh Darussalam dengan UU Nanggoenya, sesungguhnya hal itu merupakan perwujudan dari semangat otonomisasi tadi. Dan dengan begitu, maka Banten dengan pelbagai kesamaan dalam performance dapat mela-kukan hal yang sama. Oleh karena itu konsep otonomi daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui UU No. 22/1999 tersebut, baik secara formal maupun kultural, telah memungkinkan pemberlakuan hukum syariat Islam di provinsi Banten tanpa perlu merugikan pihak-pihak tertentu. [] (Fajar Banten, 2001)

Satu Tanggapan

  1. setelah saya membaca tulisan di atas hati saya tergugah untuk menjadikan banten sebagai wilayah yang memakai syariat islam, akan tetapi apakah peraturan pemerintah yang berdasarkan islam (salah satu contohnya KHI) berperan dalam hal ini, sejauh manakah peranannya, dan bagaimana prosfeknya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: