Kepemimpinan dalam Kultur Politik Banten

Proses pemilihan wakil-wakil rakyat dalam wadah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi Banten baru saja rampung. Dengan demikian, mereka yang terpilih ber-dasarkan prosedur dan mekanisme legal formal yang diatur dalam undang-undang tersebut berhak menduduki posisi penting ini dan selanjutnya berkewajiban membawa dan menyam-paikan aspirasi rakyat (baca. konstituen) yang mereka wakili. Oleh karena itu, Momentum ke-lahiran lembaga legislatif—sebagai representasi kedaulatan rakyat—itu telah menandai ba-bak baru sejarah politik masyarakat Banten.

Tugas berat dan sangat penting yang menghadang pascapembentukan legislatif adal-ah menyangkut persoalan pemilihan dan penentuan kepemimpinan propinsi Banten (Banten-1). Momentum ini, harus diakui, menjadi suatu fase yang cukup representatif bagi tolok ukur pengembangan Banten ke depan. Oleh karena itu, pemilihan gubernur—yang direncanakan akan berlangsung dalam waktu dekat—dengan demikian, memiliki nilai signifikansi dilihat dari pelbagai sisi.

Pertama, secara politis (politically) masyarakat Banten akan memiliki seorang pemimpin (gubernur), yang berarti akan terbentuk pula sebuah sistem kepemimpinan daerah yang sah dan legitimed, yang biasa disebut dengan Pemerintah Daerah (pemda) tingkat I di bawah kepe-mimpinan seorang gubernur. Sistem ini (pemda), dengan demikian, baik secara de jure maupun de facto berkewajiban mengantarkan masyarakat Banten menuju  cita-cita kolektif masya-rakat daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan strategis yang akan disepakati oleh pi-hak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD I).

Kedua, secara kultural (culturally) masyarakat Banten mulai memasuki babak baru kehi-dupan politik yang riil sebagai masyarakat yang memiliki kepemimpinan daerah tingkat I yang mandiri, setelah sekian lama menjadi bagian propinsi Jawa Barat. Dengan sistem kepemim-pinan yang baru ini,  maka masyarakat Banten dituntut untuk bersikap arif dalam mengikuti arus politik yang terjadi. Karena pada masa sebelumnya, cenderung lebih banyak menerima  hasil (taken for granted) tanpa diberi kesepatan menunjukkan partisipasi politik yang berarti.

Maka dalam suasana politik yang berubah seperti ini, masyarakat Banten akan menga-lami semacam ‘kekagetan budaya’, bahkan akan mengidap semacam sindrom kepemimpinan politik yang berbahaya dan mengancam masa depan demokrasi di ranah Banten ini. Setelah sekian lama hidup tanpa kepuasan dan kekuasaan politik, bisa  jadi kita menjadi komunitas yang liar, urakan, bahkan ‘gelap mata’, sehingga menganggap momentum ini sebagai ajang pelampiasan aktivisme politik yang membabi buta. Jika ini yang terjadi, maka kehadiran pro-pinsi Banten justru akan menjadi bencana kultural bagi masyarakat Banten sendiri. Oleh ka-rena itu, meskipun gejala semacam ini tergolong wajar, namun jika tidak diarahkan serta dikendalikan secara arif dan bijaksana, maka justru akan berakibat kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi yang sejatinya dikembangkan.

Mencermati kedua hal di atas, maka momentum pemilihan pucuk kepemimpinan Banten, tidak hanya harus disambut dengan baik dan penuh antusias—sebagai bagian dari di-namika demokrasi masyarakat—namun harus pula diwaspadai kemungkinan munculnya dampak-dampak negatif sebagai antitesis terhadap nilai-nilai demokratisasi.

Prasyarat kepemimpinan

Sebelum menyentuh kepada persoalan personifikasi kepemimpinan (leadership), maka kita perlu meneropong kondisi obyektif menyangkut budaya dan potensi kepemimpinan (leadership) masyarakat Banten. Karena untuk mengetahui siapa dan bagaimana seharusnya menjadi pemimpin masyarakat Banten, maka kajian terhadap latar belakang dan kondisi ob-yektif menyangkut budaya dan potensi kepemimpinan (lea-dership) tersebut menjadi hal yang penting untuk dikemukakan. Setidaknya kita dapat mengidentifikasikannya melalui pertim-bangan berikut ini.

Pertama, secara politis maupun budaya, konsep dan ketokohan politik Banten dari masa ke masa—terutama kepemimpinan klasik—telah mendapat pengakuan yang sangat baik dari pelbagai kalangan. Barometer yang dapat digunakan tentu saja mengacu kepada ca-tatan serta bukti-bukti sejarah yang mengindikasikan keberhasilan dan keunggulan kepemim-pinan mereka. Jika dilihat dari eksistensi dan kemajuan peradaban Banten ‘tempo doeloe’, ba-ik menyangkut keutuhan teritorial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun kehidupan keberagamaan masyarakatnya tidak hanya telah menjadi bukti kuat keberhasilan sistem atau pola kepemimpinan yang diterapkan, namun juga mengindikasikan kecemerlangan dan ke-unggulan sosok pemimpinnya. Dengan mengamati realitas potensi kepemimpinan Banten tersebut. Maka dari titik ini, tampaknya tidak berlebihan jika kita merasa optimistis terhadap masa depan kepemimpinan Banten saat ini.

Kedua, kita mencoba mengalihkan amatan kepada kecenderungan budaya masyarakat Banten. Karakteristik spesifik yang kerap dialamatkan kepada performance wong Banten’ adalah konsistensialisasi dalam praktik keberagamaan (Islam), bahkan cenderung fanatistik terhadap keyakinan yang menjadi warisan leluhurnya. Karakteristik ini memang unik dan laik menjadi kebanggaan masyarakat Banten. Maka dalam pandangan kami, pola dan kecenderungan se-macam ini sesungguhnya dapat menjadi modal penting bagi pembangunan dan kemajuan da-erah Banten secara makro.

Ketiga, hal yang tidak mungkin dilupakan bahwa secara de facto Banten merupakan da-erah yang sangat potensial baik dilihat dari segi geografis maupun sumber daya alam (SDA). Kedua hal ini akan berimplikasi kepada kemajuan bidang ekonomi dan pembangunan sum-ber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, diperlukan sosok-sosok pemimpin (leader), yang diharapkan mampu menggali serta mengoptimalisasikan potensi alamiah yang dimiliki Ban-ten untuk dijelmakan menjadi kemakmuran masyarakat Banten dalam arti yang sesung-guhnya.

Mempertimbangkan ketiga hal di atas—seiring dengan momentum pemilihan guber-nur Banten yang pertama—maka kami merasa berkepentingan memberikan sumbang saran berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan bagi wakil-wakil rakyat di par-lemen (PDRD I Banten) dalam menjalankan tugas penting ini. Kesalahan yang dilakukan mereka akan berakibat fatal bagi masa depan pembangunan masyarakat dan kehidupan de-mokrasi di ranah tercinta ini.

Pertama, pemimpin (gubernur) yang akan memegang kendali pemerintahan Banten sejatinya memiliki legitimasi yang kuat (baca. Penuh) dari rakyat—dalam hal ini legislatif—sebagai modal dasar. Pengakuan (legitimation) ini dianggap penting karena menyangkut etika kepemimpinan, dengan meminjam istilah Prof Dr Dien Syamsuddin, yakni yang pemimpin (gubernur) dan yang dipimpin (rakyat) mesti terlebih dahulu membuat kontrak atau kesepa-katan politik untuk saling memposisikan dirinya masing-masing berdasarkan hak dan kewaji-ban yang telah digariskan. Bagaimanapun, legitimasi rakyat harus menjadi prasyarat utama ya-ng harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan berbekal hal tersebut, maka roda kepemim-pinan akan menjadi lebih ringan, karena seluruh lini merasa berkewajiban untuk me-nyukseskan program atau kebijakan strategis yang digariskan oleh pemerintah tersebut. Ter-masuk dalam kaitannya dengan persoalan legitimasi ini, syarat agama juga menjadi mutlak keberadaannya Yakni agama yang menjadi anutan mayoritas masyarakat Banten.

Hanya saja, dalam dataran realitas politik, perolehan legitimasi ini terkadang harus tercemari oleh perilaku-perilaku politikus yang bermental korup. Untuk sekadar memperoleh suara di parlemen, seorang kandidat pemimpin tidak segan-segan melakukan segala cara, bah-kan menghalalkan cara apapun, demi meraih suara di parlemen. Mentalitas ini bukan hanya terjadi dalam konstelasi politik tingkat nasional, namun telah menjalar dan menjadi tradisi politik yang tidak sehat hingga pada tingkatan yang paling rendah sekalipun (misalnya pe-milihan RT atau lurah).

Oleh karena itu, kita patut mewanti-wanti anggota legislatif agar tidak tergiur dengan pelbagai ketidakjujuran dan ketidakobyektifan, dan mencoba tidak silau oleh godaan harta maupun pelbagai bentuk iming-iming yang ditawarkan, sebab boleh jadi praktik politik uang (money politic) akan merebak dan menjadi trend yang sulit dibendung. Dan demi keadilan dan demokrasi, kita juga meminta dengan sungguh-sungguh kesadaran dari para kandidat dan tim sukses mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan amoral dan kontra demokrasi. Sebab persoalan yang akan dihadapi bukan sekadar persoalan orang-perorang, namun me-nyangkut nasib dan masa depan masyarakat Banten secara keseluruhan.

Kepemimpinan yang dihasilkan dari praktik kotor semacam ini, bukan hanya tidak berkualitas tapi akan menimbulkan paradigma politik balas budi terhadap konstituen atau ke-pada sosok tertentu. Implikasi selanjutnya, ia akan menjelma menjadi seorang yang otoriter, diktator, dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau konstituennya semata. Jika ini yang terjadi maka masa depan Banten benar-benar berada di ujung tanduk.

Kedua, pemimpin (gubernur) Banten sejatinya memiliki kualifikasi kepribadian yang dapat diandalkan. Namun demikian, kualifikasi kepribadian tidak hanya menyangkut tingkat intelegensi atau kemampuan managerial an sich, namun juga meliputi kredibiltas moral (mora-litas) yang dimiliki oleh seorang calon gubernur Banten. Intinya, seorang gubernur Banten, sedapat mungkin, adalah seorang manager yang bermoral tinggi. Karena kemampuan mana-gerial yang handal tanpa didukung oleh moralitas yang memadai hanya akan mewujudkan ke-bobrokan sistem dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup.

Untuk itulah, dengan semangat otonomisasi daerah, Banten harus mampu tampil be-da dan percaya diri. Kepemimpinan Banten harus memiliki karakteristik yang khas dan ber-beda dari yang lain. Kekhasan itu diwujudkan dalam bentuk kepemimpinan yang berlandas-kan spiritualitas keislaman. Seorang gubernur Banten memang tidak harus seorang ulama (kiai)—seperti bupati KH TB. Ahmad Chotib mantan bupati Serang—tapi ia harus seorang yang peduli dan dekat dengan komponen masyarakat agamis, sehingga roda pemerintahan akan selalu dapat dikontrol oleh nilai-nilai religiusitas.

Mengakhiri tulisan ini, kita semua pasti berharap, bahwa dalam rapat paripurna DPRD I Banten, dengan agenda utama pemilihan gubernur Banten untuk masa bakti 2001—2004, yang merupakan gubernur definitif pertama Banten semenjak diundang-kannya UU No. 4 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Banten, akan menghasilkan sebuah kepu-tusan yang tepat dengan senantiasa mengedepankan prinsip kejujuran dan obyektivitas ko-munal, bukan berdasarkan sentimen kelompok atau segala bentuk politisasi yang amoral dan kontra-demokrasi. Dan yang pasti, gubernur yang terpilih merupakan putera terbaik yang akan membawa masyarakat Banten mampu mengangkat harkat dan martabat hidupnya. Semoga!.

________

Sumber: Harian Fajar Banten, September 2001

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: