Menyoal Tradisi dan Pengelolaan Filantropi

Kesadaran umat Islam tentang arti penting ragam filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf kian menggembirakan. Terlebih pada momentum bulan Ramadan yang diyakini sebagai saat yang tepat untuk berderma. Itulah sebabnya, di bulan ini banyak orang berlomba mendermakan sebagian kecil hartanya melalui pelbagai cara dan kegiatan.

Apa yang menyebabkan masyarakat antusias berderma di bulan Ramadan? Ternyata banyak riwayat yang menuturkan tentang kedermawanan Rasulullah Saw. dan ajakan berderma di bulan Ramadan. “Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan.” (Hr. Al-Turmudzi), demikian sabda Rasulullah Saw. Keteladanan tersebut pada gilirannya telah melahirkan kesadaran dan tradisi berderma di bulan Ramadan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kegiatan yang bernuansa sosial ini tampak lebih marak dibanding pada bulan-bulan lainnya.

Tradisi semacam ini sesungguhnya tidak sepenuhnya benar, karena berderma sejatinya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sejauh telah memenuhi syarat atau kriteria yang digariskan Syariat. Meletakkan momentum zakat, infak, sedekah, atau wakaf hanya melulu pada bulan Ramadan, atau dalam konteks menyambut hari raya, berakibat munculnya ketergantungan mustahiq sebagai akibat pola atau orientasi pengelolaan zakat yang cenderung konsumtif. Pola ini memang lumrah dan banyak terjadi di lingkungan masyarakat miskin desa dan golongan manula.

Tragedi pembagian zakat Pasuruan yang telah menewaskan 21 orang pada tahun lalu merupakan contoh konkret akibat terkonsentrasinya penyaluran zakat di satu momentum dan mekanisme pengelolaan zakat yang bersifat pragmatis dan konvensional. Kejadian ini menjadi ironi di bulan yang sejatinya menampakkan kesabaran dan pengendalian diri. Namun yang juga penting, tragedi tersebut sekaligus menyadarkan kita bahwa regulasi mengenai mekanisme pengelolaan zakat secara profesional dan modern masih belum sepenuhnya menyentuh akar rumput.

Paling tidak ada dua latar belakang mengapa mekanisme pengelolaan zakat masih saja dilakukan secara konvensional. Pertama, masih adanya keyakinan tentang keutamaan menyalurkan zakat atau berderma secara langsung kepada mustahiq (orang yang berhak atas zakat, infak, dan sedekah). Cara ini diyakini akan melahirkan semacam kepuasan dan kebanggaan bagi diri muzakki jika tanpa melibatkan pihak ketiga, “Tangan di atas lebih baik pada tangan yang di bawah”. Demikian sabda Rasulullah. Namun, di sisi lain, tidak tertutup kemungkinan pula muncul kepentingan-kepentingan prestis yang justru kontra produktif dengan etos ketulusan dalam filantropi Islam.

Kedua, eksistensi institusi pengelola zakat, baik yang merepresentasikan pemerintah maupun yang lahir dari inisiatif masyarakat, belum sepenuhnya diapresiasi secara proporsional oleh masyarakat. Hal ini boleh jadi disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pengenalan secara institusional kepada masyarakat, khususnya kepada para muzakki, mutashaddiq, dan munfiq (pembayar zakat, sedekah, dan infak). Bahkan, hal lain yang sangat dimungkinkan adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pengelola zakat. Inilah antara lain yang dinilai sebagai faktor kurang optimalnya kinerja pengelola zakat di Indonesia.

Secara yuridis formal keberadaan lembaga pengelola zakat telah diakomodasi dan diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang ini diatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah. Kehadiran dua institusi ini, dengan demikian, menjadi kekuatan strategis bagi upaya optimalisasi pengelolaan zakat secara profesional dan modern. Namun, baik BAZ sebagai lembaga pengelola zakat ‘plat merah’ maupun LAZ sebagai lembaga pengelola zakat  ‘plat hitam’, ternyata keduanya belum mampu memenuhi harapan bagi terwujudnya optimalisasi potensi zakat masyarakat.

Sejatinya, ketika BAZ dan LAZ ditetapkan sebagai sayap pengelolaan zakat, maka hal pertama yang dilakukan adalah melakukan pemetaan (mapping) dan orientasi muzakki, mutashaddiq, dan munfiq sebagai obyek pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini penting dilakukan agar terwujud pemerataan wilayah kerja dan pembagian tugas yang transparan di antara lembaga pengelola zakat tersebut. Jika ini yang dilakukan, maka orientasi kerja menjadi jelas dan target akan semakin mudah diraih.

Belum optimalnya kinerja BAZ dan LAZ, dengan demikian, antara lain disebabkan belum jelasnya pembagian kapling masing-masing lembaga. Misalnya, selama ini untuk menjaring muzakki, munfiq, dan mutashaddiq yang digunakan adalah mekanisme pasar. Akibatnya, nuansa kompetisi BAZ dan LAZ beserta turunannya, menjadi hal yang tak terhindarkan. Suatu lembaga pengelola zakat akan survive jika mampu menarik calon-calon muzakki, munfiq, dan mutashaddiq melalui aneka cara dan program yang menarik. Sementara lembaga pengelola zakat yang tidak mampu melakukan inovasi dan publikasi, maka dengan sendirinya akan mengalami kesulitan untuk menjalankan programnya.

Pada kondisi ini, maka pemerintah, sebagaimana diamanatkan Undang-undang, berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Secara teknis pemerintah diharapkan dapat memerankan fungsinya secara optimal baik sebagai motivator, regulator, fasilitator, maupun koordinator. Sebagai motivator, Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan program sosialisasi, pelatihan, orientasi, dan sebagainya. Sebagai regulator, Pemerintah berkewajiban penyiapkan pelbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tatacara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syariah maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah sebagai fasilitator bertugas menyiapkan pelbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Sementara fungsi pemerintah sebagai koordinator adalah mengkoordinasikan semua lembaga pengelolaan zakat di pelbagai tingkatan, di samping melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Secara umum, agaknya ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 sesungguhnya telah cukup memadai dan mengakomodasi pelbagai kepentingan. Tinggal bagaimana unsur-unsur terkait, baik pemerintah, BAZ, maupun LAZ, secara konsisten berjalan pada koridor dan fungsinya masing-masing. Masyarakat menunggu kiprah lembaga pengelola zakat yang profesional, modern, dan kredibel. Semoga!

Fajar Banten, 16 September 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: