Kepemimpinan Perempuan, Quo Vadis?

Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri sudah berjalan hampir dua tahun. Dahulu, banyak pihak berharap kepemimpinannya akan membawa pencerahan dan perbaikan dalam pelbagai aspek kehidupan, meski berawal dari kontroversi publik menyangkut keabsahan konstitusional dan normatif keagamaan (Islam). Namun, kini banyak pihak mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Mega yang melupakan rakyat. Apakah ini merupakan antiklimaks kepemimpinan perempuan yang banyak diragukan orang itu?

Sekadar menguji memori kolektif kita, tulisan ini hendak mengungkap fenomena politik nasional yang pernah mengharubirukan jagad perpolitikan Indonesia pada tahun 2001, yakni dilengserkannya Abdurrahman Wahid dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Sukarnoputri menjadi orang nomor “wahid” di negeri ini.

Masih lekat dalam benak kita, fenomena naiknya Mega ke “Kursi RI 1”, pada waktu itu, sempat memunculkan kontroversi klasik menyangkut kepemimpinan (imamah) perempuan. Setelah cooling down beberapa saat selama kepemimpinan mantan Presiden Wahid, pro-kontra seputar keabsahan kepemimpinan perempuan kembali meruyak di tengah masyarakat, terutama di kalangan umat Islam.

Maraknya perdebatan dalam masyarakat seputar wacana kepemimpinan perempuan muncul ke permukaan sebagai konsekuensi logis atas terpilihnya Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden kelima menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan dalam Sidang Istimewa (SI) MPR, 23 Juli 2001. Ia menjadi perempuan pertama (the first women) yang menjadi Presiden di republik ini. Terpilihnya Megawati, dengan demikian, sekaligus mengandaskan upaya-upaya sebagian kelompok umat Islam yang menolak dengan keras hadirnya presiden perempuan.

Sebagai perempuan pertama yang berhasil menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia, tentu saja—diakui atau tidak—Megawati memiliki keabsahan (legitimation) baik secara de facto maupun de jure menjadi pemimpin bagi seluruh golongan, etnis, dan agama dalam masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan plural ini. Dalam arti kata lain, mandat kepresidenan sejatinya melahirkan komitmen untuk melepas seluruh atribut inheren yang bersifat sektoral, etnisitas, dan pelbagai sentimen keberpihakan pada kelompok dan kepentingan tertentu.

Wacana Normatif-Klasik

Sebenarnya, jauh sebelum pemilu 1999 lalu, wacana penolakan pemimpin perempuan sudah berhembus cukup kencang. Banyak pihak melakukan penolakan—terutama mereka yang menyebutkan dirinya sebagai kelompok “Islam murni”—perihal keniscayaan kepemimpinan (imamah) perempuan. Secara umum mereka berpandangan bahwa laki-laki lebih kuat baik secara fisik maupun mental ketimbang perempuan; laki-laki merupakan pemimpin kaum perempuan (Qs. al-Nisa: 34); serta melihat pelbagai aspek yang menunjukkan kualifikasi laki-laki yang lebih unggul.

Dari kalangan politisi, misalnya, aspirasi datang dari partai-partai yang berlabel Islam dengan Syariat Islam sebagai dasar partai mereka. Namun, secara politis pula (parlementariat) partai-partai yang tadinya menolak kehadiran presiden perempuan harus legowo ketika dihadapkan dengan konstitusi negara yang sah (UUD 1945) dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa, “Apabila Presiden mangkat atau berhenti maka Wakil Presiden menggantikan Presiden”. Kenyataannya, wakil presiden adalah seorang perempuan. Maka berdasarkan konstitusi tersebut, Megawati berhak naik menjadi Presiden.

Bagaimana pun apa yang telah diketetapkan konstitusi harus dilaksanakan, meskipun naiknya Megawati—yang seorang wanita itu—menjadi perdebatan ideologis normatif yang tak kunjung mengenal sepakat. Toh pada dasarnya persoalan kelaikan seorang perempuan untuk memimpin sebuah negara masih terbuka ruang untuk diperdebatkan. Dengan begitu, ketetapan pasal 8 UUD 1945 menjadi bersifat  absolut sekaligus menepis pelbagai kontroversi yang ada, sebagaimana kaidah usul fikih yang menyatakan, “Hukm al-hakim yarfa’ al-khilaf” (keputusan konstitusional menafikan perbedaan pandangan).

Boleh jadi, sepinya reaksi minor terhadap naiknya Megawati pada waktu itu lebih merupakan refleksi kesadaran masyarakat tentang suatu kenyataan yang harus diterima (konstitusional) oleh seluruh bangsa Indonesia. Kalaupun ada penolakan itu tentu datangnya dari para pendukung mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang kecewa dan menganggap  bahwa SI 23 Juli 2001 sebagai momentum yang kontroversial dan inkonstitusional. Jadi, bukan karena persoalan jender.

Dari titik ini, tampaknya sebagian besar komponen bangsa dapat berfikir dewasa dan berjiwa besar dengan menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya, apalagi hanya sekadar memperdebakan sesuatu yang bersifat zhanny. Hal ini selaras dan sesuai dengan kaidah fikih “Dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih” (menghindari kerusakan dan perpecahan lebih utama daripada mengusung kemaslahatan).

Terlepas dari semua itu, keragaman pemahaman tentang pemimpin perempuan agaknya dipicu oleh perbedaan dalam menginterpretasi beberapa landasan normatif yang terkesan kontradiktif. Seperti dalam surat al-Naml ayat 22—23 yang menytakan, “Tak  lama kemudian burung Hudhud datang kepada Sulaiman dan berkata: “Saya mengetahui apa yang Baginda belum ketahui, saya baru datang dari negeri Saba’ membawa berita yang menggembirakan. Saya berjumpa dengan seorang Ratu yang memimpin mereka. Seluruh negeri mendatangkan sesembahan kepadanya, dia mempunyai istana yang besar”. Demikian pula dalam surat Saba’ ayat 15, “Kaum Saba’ mempunyai dua taman yang subur di kiri dan kanan tempat tinggal mereka (seraya dikatakan kepada mereka), “Makanlah dari rezki yang dianugrahkan tuhan, dan bersyukurlah kepadanya, itulah sebuah negeri yang aman dan makmur dan Tuhan adalah maha pengampun (atas dosa-dosa mereka)”.

Tiga ayat di atas menggambarkan kesuksesan seorang perempuan  bernama Ratu Balqis yang telah sukses menjadi pemimpin dengan kesetiaan dan kerelaan rakyat mengabdikan diri dan mempersembahkan apa yang dimiliki utnuk Ratu mereka, sehingga kerajaan tersebut diabadikan dalam Alquran. Allah Swt. tentunya mempunyai alasan memuat kisah tersebut sebagai pelajaran (‘ibrah) yang dapat diambil sebagai langkah aplikatif. Namun pada sisi lain, terdapat sebuah Hadis populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa, “Bangsa yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada perempuan tidak akan pernah mengalami kesuksesan (keberuntungan)”. Sepintas, Hadis tersebut kontradiktif dengan ketiga ayat di atas.

Mencermati teks Hadis di atas dapat dinyatakan bahwa secara tekstual sesuatu negara tidak akan menuai keberhasilan dan kesuksesan apabila yang memimmpin mereka adalah seorang perempuan. Pemahaman seperti itu, dengan demikian, kata Nasrudin Baidan dalam Metodologi Penafsiran Alquran, akan berimplikasi pada pendeskriditan secara besar-besaran terhadap kualitas kaum perempuan, sehingga dia tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengatur negara.

Philips K. Hitty dalam “History of The Arab” (1976: 671—673) bahkan menyodorkan fenomena kepemimpinan perempuan lain, selain Ratu Balqis, yang mampu memimpin suatu negara dengan baik, sebut saja Syajarat al-Dur misalnya. Ia adalah salah seorang tokoh perempuan yang sukses dalam kepemimpinannya, sekaligus sebagai salah seorang pendiri kerajaan Mamluk yang wilayah kekuasaannya membentang dari Afrika Utara hingga wilayah Asia Barat.

Perlu Obyektifikasi

Pemahaman yang seakan kontradiktif di atas perlu segera dilakukan kompromisasi dan sinkronisasi agar umat Islam tidak kebingungan dan terjerembab dalam perdebatan yang tak berkesudahan. Selama ini sebagian kelompok sering memahami teks-teks suci melalui pendekatan politik (political approach) an sich, tidak dalam konteks pendekatan hukum (legal approach). Akibatnya, tidak jarang memunculkan kontradiksi antara Ayat dan Hadis sebagai akibat rekayasa politik kelompok tertentu.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam meneliti dan memahami lebih lanjut terhadap Ayat dan Hadis di atas. Pertama, terlebih dahulu perlu dilakukan kritik terhadap Hadis, baik dari sisi sanad maupun sisi matan (takhrij al-hadits), karena Alquran sudah dinyakini kebenarannya. Menurut Musthafa al-Siba’i Hadis tersebut diucapkan nabi ketika beliau mendengar informasi bahwa puteri raja Persia telah dinobatkan sebagai ratu menggantikan ayahnya. Padahal berdasarkan informasi historis ia tidak mempunyai kabilitas untuk memimpin Persia, karena masih banyak orang lain yang lebih mampu dan memiliki kapabilitas untuk menjadi raja. Jadi, faktor kapabilitas yang melatari statement (hadits) Rasulullah tentang larangan kepemimpinan perempuan.

Untuk itu, perlu dilakukan langkah kedua. Demi memperoleh pemahaman yang benar terhadap nash, maka pemahaman kontekstual historis terhadap asbab al-wurud suatu hadis dan pemanfaatan kaidah nash yang berbunyi ‘al-ibrah bi khushush al-sabab la bi ‘umum al-lafzh (ungkapan itu berdasarkan kekhususan sebab bukan pada keumumamn lafaz) sangat perlu dilakukan, setelah melihat latar belakang historis munculnya Hadis tersebut, bahwa putri raja yang tidak mempunyai kapabilitas kepemimpinan negara itulah yang menyebabkan negara tidak akan menuai keberhasilan dan kesuksesan, bukan karena persoalan jender, tetapi semata-mata karena ketiadaan kapabilitas kepemimpinan. Jadi, Hadis tersebut bisa dipahami dalam konteks pengangkatan putri raja Persia sebagai Ratu, oleh karenanya tidak bisa digeneralisasi kepada semua perempuan.

Ketiga, disamping itu ada lagi kaidah ”al-ibrah bi umum al-lafz la bi khusus al-sabab.” (ungkapan itu berdasarkan keumuman lafadz bukan pada kehususan sebab). Dengan kaidah ini maka pemahaman kontekstual historis tidak diperlukan, tetapi hanya difokuskan kepada pemahaman teks Hadis tersebut. Dalam teks Hadis tersebut terdapat kalimat ”amruhum” yang dalam kaidah usul fikih kata mufrad yang dapat disandarkan pada ism al-ma’rifat, maka kalimat tersebut mengandung konotasi yang umum, maksudnya “semua urusan mereka”. Sehingga maksud Hadis tersebut adalah “suatu bangsa tak akan pernah memperoleh kesuksesan jika semua urusan bangsa itu diserahkan (sepenuhnya) kepada kebijakan perempuan sendiri (tanpa melibatkan kaum laki-laki)”.

Ketiga langkah di atas diharapkan mampu untuk memberikan pencerahan terhadap pro-kontra kepemimpinan perempuan. Harus diakui, gagalnya kepemimpinan Megawati Soekarnoputri—sebagai representasi kekuatan perempuan—membawa dampak yang tidak strategis bagi masa depan kepemimpinan perempuan di negeri ini. Quo vadis kepemimpinan perempuan? []   (Fajar Banten, 2003)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: