Formalisasi Syariat Islam: Simbolisme Politik Islam?

Perdebatan wacana seputar penerapan syariat Islam di Indonesia tampaknya belum terlihat adanya titik temu. Secara garis besar kelompok yang berseteru dapat diklasifikasikan: mereka yang mendukung dan mereka yang menolak. Pihak-pihak yang terlibat tetap bersikukuh dengan pelbagai argumentasi dan merasa bahwa pendapatnya memiliki kapasitas dan kompetensi yang laik dipertimbangkan. Dari titik ini tampaknya menarik untuk dianalisis.

Mencermati fenomena tersebut, saya berpandangan, bahwa hal ini disebabkan oleh adanya faktor kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan, terutama di kalangan elite umat Islam sendiri, mengenai konsep Islam tentang politik atau ketatanegaraan. Berbedaan ini tentu saja sangat terkait dengan pola penafsiran teks-teks suci dan realitas sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. pada permulaan kebangunan Islam. Oleh karena itu, pada tataran praktis, fenomena ini sesungguhnya dapat disimak dan dicermati dalam sejarah panjang politik Indonesia sejak masa berdirinya republik ini.

Jika kita merunut ke belakang, tampaknya sejarah politik Islam Indonesia memang mengalami ironi yang sangat menyedihkan, meminjam istilah Azyumardi Azra, bagai buih di tengah lautan, meski besar tapi tak berdaya. Atau seperti kerumunan domba yang dengan sangat mudah  digiring ke seluruh arah sesuka hati. Analogi tersebut sekadar ingin menggambarkan betapa tidak menariknya aktivisme politik umat Islam di Indonesia. Perjalanan waktu tampaknya tidak juga mampu menggugah kesadaran umat Islam akan peran politiknya yang selalu termarjinalkan dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka senantiasa terbuai dengan kepentingan sesaat; apalagi kalau bukan egoisme dan sektarianisme.

Perjuangan politik Islam—sejak kali pertama terminologi syariat Islam masuk kedalam kancah politik praktis, lebih kurang pada 1945—dengan beberapa nama besar seperti Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Mohammad Roem, dan beberapa tokoh lain yang merupakan representasi kekuatan politik Islam, tidak selalu berhasil memperjuangkan aspirasi umat Islam. Bahkan tak jarang harus berhadapan dengan saudaranya sendiri. Kisah tentang gagalnya usulan pencantuman ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 adalah sebuah cermin yang merefleksikan betapa buramnya sejarah politik umat Islam, meskipun (konon) diklaim sebagai pengorbanan (bukan kekalahan) terbesar umat Islam secara politis. Dan (konon) juga, itu semua dilakukan demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa yang masih labil alias rentan. Untuk itulah, melalui sebuah ‘konvensi’  bersama—pada saat itu, kelak di kemudian hari (jika saatnya telah tiba), politik umat Islam akan mendapatkan haknya secara proporsional.

Namun seiring dengan perjalanan waktu dan diminasi kader-kader nasionalis dalam parlemen, pemikiran atau gerakan apapun yang ‘berbau’ Islam (implementasi syariat Islam) dengan serta merta akan dicitrakan sebagai gerakan yang membahayakan negara dan dianggap makar—(ide ini paralel dengan tesis Samuel P. Huntington yang menganggap Islam sebagai ancaman. Intinya,  gerakan ekstrim ‘kanan’ harus ditekan dan tidak diberi ruang untuk hidup dan berkembang sebagaimana mestinya. Lagi-lagi perjuangan ini harus gagal pada tingkat parlemen-tariat.

Mencermati kenyataan di atas, agaknya nostalgia pilu politik Islam Indonesia masih terasa menghantui pola pikir pelbagai kalangan, terutama para aktivis dan elite politik dari kalangan umat Islam sendiri. Pantas saja jika dahulu—puluhan tahun silam—Mohammad Natsir acap kali mengeluhkan bagaimana syariat Islam dan para penggagasnya dianggap tak ubahnya “Kucing kurap”; menjijikkan  dan bikin alergi. Mereka dicap sebagai orang-orang frustasi dan cenderung emosional.

Ironisnya lagi, penilaian miring ini tidak hanya meluncur dari kalangan non-Islam, tapi juga dari umat Islam sendiri, yang (meskipun) secara politis berbeda ideologi (baca. Kepentingan). Mereka, dalam pandangan saya, tidaklah lebih baik pemahamannya tentang syariat Islam dibanding yang lain.

*****

Menjamurnya partai politik Islam—baik yang terang-terangan menggunakan label Islam maupun yang masih malu-malu kucing—terutama dalam rentang 1998—2000, dipandang sebagai indikator kuat kebangkitan politik Islam. Banyak pihak mulai menanam harapan besar akan tegaknya aspirasi umat Islam di bumi Nusantara ini. Namun, praduga tersebut ternyata tidak serta merta menjadi kenyataan yang didamba. Setidak-tidaknya untuk sementara cukup disimpan dalam benak masing-masing kita, sampai akhirnya menjadi ironi kebangkitan pilitik Islam.

Jadi, impian indah umat Islam itu hanya terapung bagai buih di permukaan samudera. Kenyataan pahit itu jelas menunjukkan peran politik Islam masih menjadi ‘tamu’ di rumahnya sendiri, tidak membumi dan mengakar—meminjam istilah Muhammad Quraish Shihab—pada aspirasi umat Islam.

Ibarat pertunjukkan drama kolosal, umat Islam masih lebih senang memilih ‘peran figuran’—yang memiliki tugas relatif lebih ringan—dibanding ‘peran utama’ dalam drama politik nasional. Dan anehnya, aktor terbanyak dalam perhelatan ini justru para pemeran figuran tersebut (baca. umat Islam). Memang agak lucu terdengar di telinga, sehingga menimbulkan selera tertawa dalam kegetiran. Lalu siapa pemeran utamanya? Ada dua kemungkinan jawaban. Pertama, kelompok Islam yang tidak merepresentasikan aspirasi umat Islam. Kedua, kelompok non-Islam yang (sudah pasti) tidak mendukung aspirasi umat Islam. Kalau demikian, apa dan di mana kelompok yang mayoritas tadi?

Terdapat  kecenderungan strategi politik umat Islam yang kurang mengenakan hati bahkan menggelikan. Politik umat Islam sebagai kekuatan terbesar hanya memposisikan diri sebagai pelengkap (complement) yang berfungsi memberi rasa dan aroma penyedap pada substansi (inti). Jadi tidak sebagai substansi itu sendiri, karena mereka tidak memiliki daya yang kuat untuk menjadi inti kekuatan (substansi) tersebut. Strategi ini populer dengan sebutan “Politik Garam”.

Meski  belum diketahui siapa sebenarnya yang kali pertama meluncurkan wacana politik garam, namun saya sangat sependapat dengan Bahtiar Efendi, bahwa labelisasi sebagai metafor terhadap peran politik umat Islam dalam konteks Indonesia adalah sangat tidak relevan.

Filosofi “garam” tampaknya lebih cocok jika diperankan oleh kelompok minoritas. Tidak dalam logika terbalik. Jika kelompok mayoritas yang memegang inisiatif ini, maka berarti bumbu lebih banyak dari pada pokok masakannya. Oleh karena sifatnya yang seperti itu, maka ada atau tidak adanya bumbu penyedap rasa  hanya persoalan selera. Nah, begitulah gambaran kelompok  mayoritas tadi. Sungguh sebuah ironi.

Jika dilihat dari perspektif perjuangan parlementariat, memang tidak dapat dipungkiri,  umat Islam agaknya tidak perlu terlalu banyak berharap. Wakil-wakil rakyat (saat ini) yang duduk di parlemen sesungguhnya teramat sulit  untuk dikatakan sebagai representasi para pemilihnya. Barangkali karena ketidaktahuan para pemilih terhadap apa dan siapa yang mereka pilih, sehingga terjadi kesenjangan yang nyata menyangkut substansi perjuangan di parlemen. Kita ambil contoh, partai-partai yang berlabel Islam atau yang bernuansa Islam dalam kiprahnya sama sekali tidak dapat dijamin akan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Dan jika diprosentasekan,  maka kita akan menemukan hanya sedikit sekali wakil-wakil rakyat yang betul-betul memahami syariat Islam secara benar. Minimnya pemahaman inilah—dalam pandangan saya—yang akhirnya selalu mengkandaskan ide formalisasi syariat Islam pada tingkat parlementariat.

*****

Kecenderungan lain yang diperlihatkan oleh aktivis politik Islam adalah keengganan memunculkan simbol-simbol agama (Islam) dalam perjuangan politiknya. Alasannya—tidak lain—sangat klise dan cenderung apologic: Islam tidak perlu menunjukkan simbol, yang harus ditegakkan adalah justru substansi atau inti ajarannya. Dari sini kemudian muncul klasifikasi sembarang: Islam Kultural versus Islam Struktural. Kelompok pertama diklaim sebagai para pejuang di garis struktural, yang dalam hal ini menolak formalisme alih-laih simbolisme politik Islam. Sedangkan kelompok kedua dituding sebagai aliran ortodok yang cenderung kepada pola pikir status quo, pragmatis, tekstualis, bahkan fundamentalis. Kelompok terakhir inilah yang gigih memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Indonesia.

Simbolisasi politik Islam (formalisasi syariat Islam) menjadi sangat diperlukan ketika substansi tidak lagi mampu menampakkan wujudnya.  Dalam sebuah rumusan logika sederhana dinyatakan, “simbol menunjukkan eksistensi”. Jadi, suatu eksistensi dapat dilihat dengan mudah melalui simbol-simbol tertentu.

Oleh karenanya, untuk sampai kepada substansi harus melalui simbol-simbol itu. Nah, dengan demikian mengetengahkan simbol dîn al-Islâm dalam sistem ketatanegaraan akan mengantarkan pada perwujudan substansinya. Oleh karenanya, saya sangat tidak sependapat dengan kelompok yang anti simbolisme (kelompok Islam Kultural).

Dalam pandangan saya, Islam adalah sistem ajaran yang memiliki dua dimensi sekaligus: eksoteris dan esoteris. Dimensi eksoteris menunjukkan kepatuhan kepada Sang Pencipta melalui simbol-simbol gerak ritual tertentu berdasarkan argumentasi-argumentasi syar’i. Simbolisme Islam ini dapat dilihat dalam ritual shalat, manasik haji, ibadah puasa, dan sebagainya.

Menghilangkan unsur simbolisme dalam hal ini akan berakibat ruh (substansi) ibadah menjadi terdistorsi atau setidaknya mempengaruhi nilai keabsahan ibadahnya. Oleh karenanya, dimensi esoteris akan dengan sendirinya terwujud lewat prilaku yang simbolis tadi.  Maka dengan demikian, kedua dimensi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh karena keterkaitan satu sama lain dalam konstruk Islam yang utuh (Islâm Kâffah).

Mencermati pemikirandi atas, jelas bahwa internalisasi syariat Islam dalam bingkai politik nasional menjadi sangat penting baik dalam tataran simbolik maupun substansi. Pencantuman label-label Islam sebagai sebuah simbolisasi dalam konteks ini bermuara pada pencapaian substansi yang akan diraih. Lagi pula, penampakan simbol-simbol tertentu jika dilihat dari sisi psikologi sosial jelas akan membanggakan hati. Bukankah begitu?   Wallâhu a’lam bi al-Shawâb. (Media Pembinaan: 2001)

3 Tanggapan

  1. penegakan syariat islam akan selalu mendapat penentangan dari kelompok non islam
    karena jujur saja dalam penerapannya yang sudah terlihat dalam sejarah kekhalifahan akan tercipta warga negara kelas satu (muslim) dan warga negara kelas dua (non muslim)
    perbedaannya terletak pada :
    1. pajak yang dibebankan berbeda
    2. layanan publik yang diberikan secara berbeda
    3. hak untuk menjadi pejabat publik

  2. Khilafah akan tetap bangkit. karena memang sudah dijanjikan Allah.

  3. daulah khilafah alias sistem pemerintahan islam akan tegak di bumi ini. karena ia adalah janji Allah SWT.
    dan mengenai warga non muslim, tidak akan ada pencurangan akan hak-hak mereka. hal ini bisa kita lihat dalam sejarah bagaiamana warga nonmuslim merasa aman hidup dibawah naungan khilafah, dan tentunya masih banyak sejarah lainnya yang mencerminkan bagaimana suksesnya daulah khilafah mengatur urusan tiap warga negaranya.

    laa izzatan illa bil islam wa laa islama illa bi syariah
    wa laa syari’atan illa bi daulah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: