Amandemen UU Perkawinan, Perlukah?

Saya merasa tergelitik ketika membaca dan mencermati tulisan saudara Anis Masykur yang berjudul “Membincangkan Sistem Hukum Perkawinan Nasional, Sebuah Usulan Perubahan UU No. 1 Tahun 1974” yang dimuat dalam harian ini (Pelita) tanggal 15 September 2000. Dalam tulisan tersebut, saudara Anis menyuguhkan sebuah ide yang cukup “menantang”, yakni usulan perubahan atau amandemen Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tataran wacana, barangkali saya sungguh sangat menghargai usulan kritis tersebut dan memang kita perlu memberi apresiasi. Oleh karena itu, tulisan ini sengaja saya kemukakan—kalau boleh—dengan mengatasnamakan aspirasi kemapanan, yaklni aspirasi yang menghendaki keberlakuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana asalnya (non amandemen).

Saya sadar betul bahwa, di era demokratisasi seperti saat ini, tampaknya tak ada yang tak mungkin dilakukan. Semuanya serba mungkin. Setidak-tidak begitulah pendapat orang yang terserang euforia kebebasan yang sedang trend. Setiap orang bisa berpendapat, mengemukakan usul, dan sebagainya. Gejala ini mulai muncul pasca keruntuhan penguasa orde baru—yang menurut saudara Anis tidak demokratis dan cacat hukum—beberapa waktu yang lalu. Banyak aspek ketatanegaraan kita yang menjadi sasaran antiklimaks mereka, diantaranya, sistem perundang-undangan, proses, serta produk legislasinya mulai banyak yang diobok-obok, dikecam, dan dianggap sudah tidak aspiratif serta melanggar Hak Asasi Manusia.

Memang harus diakui bahwa, hukum yang baik adalah hukum yang tercerabut dari nilai-nilai sosial budaya (sosio-cultural) yang hidup didalam komunitas tertentu di mana hukum itu diberlakukan. Dan dengan sendirinya hukum itu menjadi cermin dari masyarakat itu sendiri, sehingga ia bersifat aspiratif dan demokratis. Namun meskipun demikian, asapiratif dan demokratif tidaklah berarti tanpa pengecualian. Bahwa, kenyataan bangsa dengan kemajemukannya merupakan kendala yang teramat sulit untuk mewujudkan hukum yang aspiratif dan demokratis dalam arti “bulat”. Jadi, yang ada adalah aspiratif dan demokratis dalam pengertian semu.

Perjuangan Umat Islam

Dalam perspektif sejarah, kelahiran Undang-Undang Perkawinan—sebagai sumber konstituional yang mengatur perkawinan warga negara Indonesia—telah memakan waktu panjang dan melewati proses konstitusi  yang berlarut-larut. Namun yang pasti, kelahiran sistem normatif ini sesungguhnya melalui mekanisme yang demokratis dan sesuai dengan aturan main prosesi kelahiran sebuah perundang-undangan. Hanya saja, persoalan pro-kontra tidaklah layak dijadikan alasan inkonstitusionali-sasi Undang-Undang ini, seperti yang disinyalisasi Anis.

Kelahiran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang secara resmi mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 3019) tidak dapat diartikan sebagai intervensi pemerintah—dalam arti negatif—dalam persoalan privacy (keperdataan) warga negarannya. Justru negara—dalam hal ini pemerintah—menginginkan keteraturan dan ketertiban sehingga kekacauan dalam masyarakat  dapat dihindari sebagai akibat dari tidak adanya aturan baku yang mengatur hal-ihwal perkawinan bagi segenap bangsa Indinesia. Bisa dibayangkan, betapa carut-marutnya praktik perkawinan di dalam masyarakat, jika tidak ada aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku menyeluruh di tengah-tengah bangsa yang sangat majemuk—dilihat dari segi apapun juga—ini. Oleh karenanya, intervensi negara dalam hal ini adalah perlu—kalau tidak disebut harus (maslahah).

Dari aspek politis, kelahiran Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya telah memenuhi kriteria sebuah hukum yang baik. Yakni aturan yang tercerabut dari nilai-nilai kultural dan norma-norma, serta kepercayaan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia. Barangkali, orang mempersoalkan materi Undang-Undang Perkawinan yang sangat condong dengan aspirasi umat Islam sehingga mengesankan adanya keberpihakan dan diskriminasi di lain sisi. Dengan kata lain, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974  melambangkan kemenangan politik umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang oleh sebagian orang dianggap bahwa, kelahiran Undang-Undang ini tidak lepas dari peran politis ABRI (sekatang TNI) dan kalangan umat Islam—dalam hal ini kader-kader NU—yang duduk di parlemen, yang ketika itu memperjuangkan dengan sangat gigih sehingga RUU Perkawinan yang diajukan umat Islam berhasil di sepakati. Dan bagi mereka, TNI punya andil yang cukup besar bagi kelahiran Undang-Undang ini. Namun sesungguhnya, diterimanya RUU Perkawinan dari umat Islam pada waktu itu menunjukkan aspirasi umat Islam sebagai mayoritas bangsa.

Sementara dari aspek sosiologi hukum, materi Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya merupakan cermin dari nilai-nilai yang hidup dalam mayoritas bangsa Indonesia, yakni umat Islam. Jadi, tidak bijaksana jika kelahiran Undang-Undang Perkawinan dianggap telah dipolitisasi sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu dan atau dengan mengatasnamakan suatu agama tertentu. Jika ada kasus-kasus yang menyimpang—sebagaimana yang saudara Anis kemukakan—hal itu tak lebih dari sebuah pengecualian, Yang pasti, dalam pandangan saya, proses legislasi Undang-Undang tersebut telah berjalan secara konstitusional dan demokratis. Terlepas dari persoalan puas atau tidak puas. Dan yang harus pula diingat bahwa, ketidakpuasan tersebut boleh jadi merupakan bagian dari unsur-unsur politis juga. Dalam artian, setiap orang dapat saja menggunakan kendaraan politiknya (politisasi) dalam rangka memperoleh keinginannya.

Reaktualisasi Tafsir

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menurut hemat saya, telah memuat prinsip-prinsip atau asas-asas yang sangat ideal dan fleksibel. Ideal dalam pengertian, bahwa materi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya dapat menekan kecenderungan prilaku-prilaku negatif yang terjadi dalam masyarakat, karena sebagian besar materinya bersumber dari Syariat Islam—suatu sumber yang diyakini berdimensi vertikal sekaligus horizintal—dan nilai-nilai normatif yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip yang saya maksud adalah: Pertama, kerelaan (asas sukarela). Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1, yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua mempelai yang akan melakukan pernikahan. Undang-undang tidak menghendaki adanya unsur paksaan dan keterpaksaan dari salah satu atau kedua belah pihak karena hal ini jelas melanggar Hak-Hak Asasi Manusia.

Kedua, partisipasi keluarga. Meskipun dalam pasal 7 ayat 1, Undang-Undang mengatur usia kepatutan bagi diperbolehkannya seseiorang melangsungkan pernikahan, yang berarti seseorang telah cakap hukum, namun dalam hal ini, Undang-Undang pun menghendaki partisipasi dan keterlibatan pihak keluarga ketika yang bersangkutan belum cakap secara hukum, dalam hal pemberian restu atau izin.

Ketiga, perceraian dipersulit. Penggunaan cerai secara gampang dan semena-mena akan berdampak buruk bagi masa depan anak-anak. Dan juga yang paling menderita tentu saja pihak istri. Dalam kondisi ini, istri banar-benar menjadi sub-ordinat. Oleh karena itu, Undang-Undang menentukan bahwa untuk memungkinkan percerian harus ada alasan-alasan tertentu sebagaimana yang diatur secara ketat serta dilakukan di muka pengadilan (pasal 39).

Keempat, poligami dibatasi secara ketat. Undang-Undang kita menganut prinsip monogami atau poligami yang ketat. Hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya mengizinkan untuk berpoligami, maka seseorang dapat beristri lebih dari seorang. Tapi, meskipun demikian, poligami dapat dilakukan apabila telah dipenuhinya beberapa syarat tertentu yang diatur Undang-Undang dan diputus oleh pengadilan. (lihat pasal 4 dan 5).

Kelima, kematangan calon mempelai. Undang-Undang juga mensyaratkan batas usia minimum bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 1). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kedua mempelai telah siap lahir dan batin untuk mengarungi bahtera kehidupan berumahtangga.

Keenam, mengangkat derajat kaum wanita. Undang-undang sangat memperhatikan wanita sebagai subyek hukum. Pada masa lalu, di saat begitu mudahnya suami menceraikan istrinya, maka wanitalah yang paling menderita. Ia harus memenuhi hajat hidupnya sendiri, membiayai pendidikan anak-anaknya, dan sebagainya. Namun, agar hal ini tidak terjadi dan hak-hak istri terpenuhi pasca perceraian, Undang-Undang mengatur dalam beberapa pasal, diantaranya: pasal 29, pasal 35—37, pasal 41, dan lain-lain.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam pandangan saya, juga memiliki karakteristik yang sangat fleksibel. Fleksibel dalam pengertian terbuka peluang seluas-luasnya untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Sebuah analogi,—hemat saya—untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, umat Islam tidak perlu merubah Alquran, namun yang perlu adalah pengembangan dan pembaharuan penafsiran melalui berbagai pendekatan yang aktual.

Demikian halnya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, saya masih menganggap, hingga saat ini masih relevan dan tidak ada hal yang krusial—yang dalam penilaian saudara Anis banyak materi-materi UU yang melanggar HAM dan bias gender—yang perlu diganti atau diperbaharui. Bagi saya, yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan terhadap perangkat-perangkat UU yang saat ini berfungsi menjenjelaskan atau menjabarkan UU tersebut.

Dalam konteks ini, saya pun kurang sependapat dengan Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan, Dra. Khafifah Indar Parawansa, yang meniscayakan perubahan PP nomor 10 tahun 1983 tentang larangan berpoligami bagi PNS melalui amandemen UU nomor 1 tahun 1974. Jika seluruh PNS tidak berkenan, oleh karena hak poligaminya dikebiri mengapa tidak dicabut saja PP tersebut?  Karena untuk menangkap tikus tidak perlu membakar gudangnya. Bukankah begitu? Wallâhu a’lam bil al-shawâb. (HU Pelita, 2000)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: