Dimensi Hukum dan Kemanusiaan di Balik Eksekusi Terpidana Mati

Beberapa waktu terakhir, kontroversi seputar eksekusi terpidana mati menjadi tema aktual yang dibicarakan banyak orang. Para pihak yang berkepentingan angkat bicara seolah menyambut hangatnya perdebatan publik, mulai dari persoalan keterkaitan hukuman mati dengan hak asasi manusia, kredibilitas Badan Peradilan Nasional, hingga penggugatan terhadap keberadaan sanksi eksekusi mati itu sendiri.

Kontroversi itu kali pertama muncul menanggapi penolakan permohonan grasi enam orang terpidana mati oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (3/2/2003). Kebijakan Presiden tersebut spontan melahirkan reaksi beragam dari pelbagai pihak. Mereka yang concern dengan persoalan penegakan HAM menilainya sebagai sikap yang tidak menghargai hak hidup manusia. Pernyataan bernada pengharapan juga meluncur dari calon-calon eksekusi mati. Demikian besar harapan mereka untuk melanjutkan dan membina kehidupan yang lebih baik di masa depan. Haruskah mereka mati seketika ditembus peluru panas Algojo (eksekutor) dan memupus harapan untuk hidup lebih lama?

Lain halnya dengan langgam pemikiran para yuris. Eksekusi mati dipandang sebagai solusi terbaik untuk menghentikan kebiadaban-kebiadaban yang mengganggu kemanusiaan. Karena selama ini, realitas hukum Bangsa menunjukkan, penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus berat justru terkesan lembek bahkan tidak jarang menguap begitu saja. Akibatnya, upaya ke arah law enforcement hanya terhenti pada isapan jempol belaka. Pertanyaannya, haruskah hukum di negeri ini tidak berdaya atau bahkan mati lantaran mempertahankan segelintir nyawa?

Maka dalam konteks penolakan Presiden terhadap grasi tersebut, harus dianggap sebagai iktikad baik dan langkah maju pemerintah dalam rangka mengusung tegaknya keadilan hukum untuk semua.

Dimensi Politik Hukum

Namun perlu disayangkan, pemerintah hingga saat ini belum juga merealisasikan eksekusi tersebut. Padahal, upaya hukum terakhir telah dilakukan. Dengan ditolaknya grasi Presiden, berarti tidak ada lagi upaya hukum yang dilalui. Dan ini berarti telah ada kekuatan hukum tetap. Maka ketika kekuatan hukum tetap telah dicapai, sejatinya eksekusi harus segera dilakukan untuk menimbulkan deterrent effec bagi masyarakat luas. Inilah kesempatan bagus buat para otoritas hukum untuk menunjukkan iktikad baik bagi penegakan hukum dan memperbaiki citra institusi hukum yang belum menunjukan tanda-tanda membaik.

Saat ini, pemerintah dan kita semua sebaiknya mulai berfikir tentang bagaimana seharusnya melepaskan diri dari keraguan dan pesimisme banyak kalangan terhadap kinerja dan kesungguhan lembaga-lembaga hukum.

Fenomena menarik yang cukup menyedihkan adalah munculnya apatisme dunia internasional terhadap lembaga-lembaga hukum nasional beserta hasil-hasilnya (putusan). Tak kurang, Lembaga Amnesti Internasional, misalnya, dalam merespons fenomena penolakan grasi terhadap terpidana mati, meminta pemerintah Indonesia membatalkan eksekusi dengan argumentasi yang cukup menyakitkan hati. Lembaga ini menilai bahwa putusan peradilan di Indonesia pada tingkat hukuman mati tidak layak dieksekusi, mengingat kredibilitas peradilan yang sangat buruk.

Bagi kalangan yuris, tentu saja klaim semacam itu perlu disikapi secara serius. Karena penolakan terhadap suatu putusan institusi kehakiman, dengan alasan apapun, adalah bagian dari bentuk pengingkaran terhadap hukum. Secara formal, penolakan semacam itu adalah berlebihan dan terlampau didramatisasi. Bagaimanapun, keputusan peradilan—dengan segala kekurangannya—harus dihargai dan tanpa ada tawar-menawar segera dieksekusi sesuai prosedur yang berlaku.

Namun, yang patut dipertanyakan adalah mengapa sedemikian kuatnya keraguan publik, baik nasional maupun internasional, justeru pada saat law enforcement mulai dilakukan? Semua kita tentu tahu jawabannya. Namun bukankah inilah saat yang tepat untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Dan, semua kita juga pasti tahu, bagaimana seharusnya sikap pemerintah agar hukum di negeri ini benar-benar tegak. Jawabannya, biarkan proses hukum berjalan sendiri tanpa harus diintervensi oleh politik dan kekuasaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: