Penetapan Status Hukum Pak Harto

Pelbagi pihak meminta kejelasan status hukum mantan Presiden Soeharto yang hingga kini masih menggantung. Tak terkecuali Partai Golkar yang mendesak pemerintah agar segera menuntaskan atau tepatnya menegaskan, status hukum Soeharto. Menurut partai ini, seperti disampaikan Muladi (5/1/2008), dalam situasi seperti ini alternatif yang memungkinkan adalah dengan menerapkan “asas opportunitas”, yakni melakukan deponering atau mengesampingkan kasus dengan menimbang kepentingan umum.

Alternatif hukum yang diusung Partai Golkar tidak hanya dimungkinkan dalam ranah teoritis hukum pidana yang kita anut, namun secara yuridis formal telah juga mendapat payung hukum yang tertuang dalam Pasal 35 huruf (c) UU No 16/2004 Tentang Kejaksaan yang sebelumnya juga telah dimuat dalam pasal 8 UU No 15/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Bahkan, kewenangan ini pun secara tegas diatur pada Pasal 14 huruf [h] UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kepentingan Umum

Hal krusial yang menjadi prasyarat diberlakukannya asas ini adalah adanya pertimbangan kepentingan umum. Dan pokok masalah inilah yang sangat potensial menimbulkan pro-kontra, karenanya perlu didiskusikan lebih lanjut, terutama terkait dengan kasus Pak Harto. Dalam konteks ini, perlu dirumuskan suatu batasan atau kriterium tentang keadaan yang dianggap menguntungkan atau tidak untuk kepentingan umum.

Sejauh ini, tidak dijumpai batasan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Tapi, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kepentingan umum harus dikembalikan kepada tujuan atau cita-cita hukum itu sendiri. Dan, cita-cita hukum bangsa Indonesia diwujudkan dalam pokok-pokok pikiran yang terangkum dalam pembukaan UUD 1945.

Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan masyarakat. Kepentingan negara tercermin dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tugas pemerintah. Sedangkan kepentingan masyarakat tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).

Sementara itu, cita hukum pidana mengendaki terwujudnya proteksi atas kepentingan masyarakat. Inilah benang merah yang menjadi fokus penerapan hukum pidana. Olehkarena itu dalam praktiknya, atas nama kepentingan umum, tidak semua tindak pidana harus dilakukan melalui jalur penuntutan. Karena sangat boleh jadi, apabila penuntutan dilakukan justeru kontradiktif dengan kepentingan umum itu sendiri.

Jika dalam legaliteits beginsel jaksa berkewajiban dan karenanya hampir selalu akan mengajukan atau menuntut perkara-perkara ke pengadilan untuk diadili oleh hakim, maka nyata-nyata dalam asas opportunitas keharusan ini menjadi absurd jika diperhadapkan dengan kemaslahatan, baik ditinjau dari segi pelaku maupun dari segi ketentraman masyarakat yang merupakan tujuan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, pelaksanaan hukum pidana harus merujuk pada aspek-aspek fundamental seperti kemaslahatan, ketentraman, keseimbangan, keserasian, ketertiban, dan kehormatan. Kesemuanya merupakan mainstream perwujudan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Maka dalam keadaan tertentu, Penuntut Umum boleh tidak melakukan penuntutan.

Dalam beberapa kesempatan, Jaksa Agung RI, Hendarman Supandji (7/1/2008), menyatakan bahwa kasus Pidana Soeharto telah ditutup demi hukum dan kini tengah dilanjutkan dalam perkara perdata. Namun langkah hukum (penutupan kasus) Kejaksaan Agung ini tidak didasarkan atas pertimbangan kepentingan umum, tapi lebih karena alasan teknis yuridis, yakni Soeharto utopis untuk dituntut lantaran sakit permanen. Penutupan kasus ini tidak serta-merta menyurutkan pro-kontra. Bahkan sebaliknya, menimbulkan sederet sakwasangka dan polemik yang berkepanjangan. Kondisi inilah yang membuat beberapa kalangan, terutama Partai Golkar, mendesak pemerintah dan otoritas hukum untuk menegaskan status hukum Soeharto.

Dalam amatan Muladi, kasus Soeharto dianggap telah memenuhi syarat deponering, terutama jika dilihat dari sisi efek sosial-politis yang menyertai manakala kasus ini terkuak. Pendapat pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro ini cukup masuk akal. Kasus Soeharto bukan lagi menjadi konsumsi pihak-pihak tertentu, tapi sudah menjadi isu nasional bahkan internasional yang sarat dengan nuansa politik, sara, ekonomi, dan kepentingan global lainnya.

Hal ini sangat galib, meski Soeharto telah lengser satu dasawarsa yang lalu, namun kharisma dan pengaruh kepemimpinannya masih menancap pada masyarakat akar rumput (grassroot). Proses hukum terhadap Soeharto, terlebih dalam kondisi kesehatan yang cukup kritis, akan terus menimbulkan polemik yang berkepanjangan sehingga berpotensi melahirkan kerawanan sosial yang dapat memicu konflik horisontal. Situasi seperti ini tentu tidak kita inginkan karena akan dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan bangsa. Maka penerapan asas opportunitas terhadap Soeharto menjadi relevan sebagai sebuah solusi hukum.

Status Hukum

Deponering yang dilakukan Jaksa Agung terhadap perkara pidana merupakan penemuan hukum baru (rechtvinding). Oleh karena itu diperlukan pertimbangan yang cermat dan mendalam dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kesamaan di depan hukum. Hal ini penting mengingat bahwa pengesampingan perkara karena asas opportunitas bersifat tetap sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan kembali di kemudian hari.

Sebagai suatu rechtvinding dengan sederet prasyarat yang ketat, penerapan deponering memang jarang ditemukan, untuk tidak menyebut tidak ada. Namun, jika hal ini dapat diwujudkan dalam kasus Soeharto, maka jelas akan menjadi preseden hukum yang positif di Indonesia. Artinya, kasus serupa dan dengan situasi yang tak berbeda akan banyak bermunculan pada masa-masa yang akan datang.

Dengan demikian, penerapan asas opportunitas terhadap kasus Soeharto bukannya tanpa risiko. Kecerobohan yang dilakukan jelas akan berakibat fatal bagi masa depan law envorcement di Indonesia. Karenanya, pelaksanaan asas opportunitas dapat diwujudkan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang dikesampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat memberitahukan terlebih dahulu rencana penyampingan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk.

Selanjutnya, sebagai wujud pertanggungjawaban atas hak menyampingkan perkara ini, Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pada Presiden. Apabila ternyata tetap bahwa cara-cara pelaksanaan wewenang tersebut timbul keragu-raguan, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan dari Pemerintah (Presiden atau Jaksa Agung). Dan pada akhirnya Presiden harus mempertanggungjawabkan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. (*)

Tulisan ini dimuat pada Harian Radar Banten, edisi Rabu, 16 Januari 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: