TNI dalam Konstelasi Politik Nasional: Refleksi Menyambut Peringatan HUT TNI

BEBERAPA tahun terakhir, Tentara Nasional Indonesia (TNI)—yang pada masa Orde Baru bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—terutama pascakeruntuhan rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, tengah menghadapi semacam akumulasi pelbagai ketidakpuasan bahkan ketidaksenangan dari beberapa kalangan sipil yang merasa termarjinalkan dalam konstelasi politik nasional pada masa lalu. Singkatnya, TNI saat ini tengah disibukkan dengan isu-isu nasional yang cukup merepotkan menyangkut sepak terjang mereka dalam kehidupan politik bangsa; TNI menjadi sasaran kritik dan gu-gatan yang bertubi-tubi berkenaan dengan dominasi peran politik yang telah mereka lakukan selama pemerinta-han Orde Baru.

Fenomena ini berakibat semakin mencuatkan dikotomisasi antara, apa yang disebut dengan, militer dan sipil. Masarakat Sipil (non-militer) merasa bahwa kepemimpinan politik militer, yang dalam hal ini berarti kepemimpinan militer terhadap sipil, telah melahirkan ke-senjangan bahkan clash yang cukup menganga di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi pengalaman sejarah politik nasional Indonesia pascakeruntuhan Orde Baru di bawah dominasi militer yang direpresentasikan oleh TNI Angkatan Darat (AD) telah mem-buat guratan sejarah hitam dan kepiluan sebagian  bangsa Indonesia terhadap kepempinan  militer.

Momentum kejatuhan Soeharto beberapa tahun lalu, yang menandai hancurnya sim-bol dominasi militer, dengan demikian, telah melahirkan harapan yang besar bagi tegaknya kepemimpinan sipil di negeri ini. Suasana tersebut menjadi kian kondusif ketika pucuk kepe-mimpinan nasional (RI 1) dipegang oleh seorang ‘santri’ sipil, Abdurrahman Wahid. Melalui kepemimpinan Gus Dur—demikian ia biasa akrab dipanggil—inilah peran politik militer, baik di parlemen (legislatif) maupun di pemerintahan (eksekutif), mulai dikurangi. Pos-pos kemen-terian yang biasa menjadi ‘jatah’ militer beralih kepada figur-figur sipil yang kapabel. Ke-mentrian Pertahanan dan Keamanan, misalnya—sebuah posisi yang identik bahkan menjadi semacam ‘sunnah’ bagi tokoh-tokoh militer—oleh Gus Dur ‘mitos’ itu dihancurkan de-ngan menempatkan figur sipil dalam posisi tersebut. Kebijakan politik masa orde reformasi ini de-ngan serta merta melahirkan banyak reaksi positif, bahkan pujian dari pelbagai kalangan, baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Dan realitas ini sekaligus menjawab keraguan banyak orang terhadap kebe-ranian sipil, dalam hal ini Gus Dur, terhadap ‘aro-gansi’ militer. Dan saya pikir, penegakan supremasi politik sipil tersebut menjadi prestasi yang patut dihargai dari pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Pengurangan peran politik militer yang tengah digalakkan adalah bagian dari grand planning gerakan reformasi total yang menjadi tuntutan rakyat dan mahasiswa. Meski demikian, upaya pengurangan peran militer dalam politik praktis ternyata bukan hal yang mu-dah. Oleh karena itu, upaya ini tidak dapat dilakukan secara radikal dan frontal, namun diperlukan sebuah kehati-hatian dan kesabaran. Hal ini disebabkan karena, keberadaan militer dalam lingkaran kekuasaan selama beberapa dekade yang lalu jelas secara psikologis tidak dapat begitu saja dinafikan.

Dwifungsi TNI

Kalau mau jujur, akar persoalan yang menyebabkan TNI terseret dan menjadi bagian signifikan dari hiruk-pikuk politik praktis, secara de facto, adalah menyangkut interpretasi terhadap konsep dwifungsi ABRI yang pernah dilontarkan Almarhum Abdul Haris Nasution (Jenderal Besar Purnawirawan) pada sebuah seminar mengenai peran TNI pada tahun 1960-an di Jakarta.

Secara sederhana kita dapat memahami, bahwa yang dimaksud dengan dwifungsi ABRI/TNI adalah sebuah konsep menyangkut optimalisasi peran militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. TNI diharapkan memiliki peran yang tidak hanya menyangkut fungsi pertahanan dan keamanan namun juga dituntut dapat berafiliasi dengan fungsi sosial kemasyarakatan. Sebagai konsekuensinya, TNI tidak hanya melulu berada dalam barak, dalam pengertian bertempur dan berperang. TNI diharapkan mampu memperlihatkan wajah humanis dan membaur dengan rakyat dalam pelbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam persepsi saya, keberadaan konsepsi tentang dwifungsi TNI dimaksudkan sebagai upaya konkrit pemberdayaan personil TNI pada masa-masa dimana tiada lagi aktivitas signifikan yang dilakukan militer berkenaan dengan upaya mempertahankan dan membela wilayah kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam (separatisme) maupun dari luar (kolonialisme). Maka dari itu perlu dilakukan pengembangan fungsi dan peran  tidak hanya dalam bidang kemi-literan—sebagai bentuk profesionalisme TNI—namun juga fungsi-fungsi nonmiliterisme, yang diharapkan dapat membantu mencip-takan suasana kondusif bagi program pembangunan nasional. Maka tidak mengherankan jika pada beberapa dekade yang lalu TNI sangat akrab dengan rakyat lewat program ABRI Masuk Desa (AMD). Melalui program ini, militer tidak hanya dikenal sebagai pihak yang ber-kewajiban membela dan mempertahankan teritorial negara, namun juga ikut bergabung dalam upaya pembangunan masyarakat dan bangsa secara nyata. Pendeknya, TNI benar-benar mampu menempatkan dirinya sebagai abdi keamanan sekaligus menjadi pengayom dan pelaksana pembangunan nasional bersama-sama dengan rakyat.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, konsepsi tentang dwifungsi TNI ini lambat laun mengalami bias dan pelbagai penyimpangan dalam praktiknya, sebagai akibat dari pengembangan pemahaman yang keliru terhadap hakikat dari konsep dwifungsi tersebut.  Klimaks dari penyimpangan dan kekeliruan interpretasi tersebut terjadi terutama pada masa pemerintahan orde baru, dengan simbol kepemimpinan militer yang direpresentasikan oleh (mantan) presiden Soeharto. TNI seolah-olah menjadi penguasa sejati, yang sehari-hari berkutat dalam persoalan politik praktis, dan melupakan fungsi dan tugas utamanya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan nasional.

Akibatnya, terjadilah apa yang saya sebut sebagai “militerisasi kekuasaan” dimana hak-hak sipil terhadap peluang kekuasaan menjadi semakin sempit, dikepung oleh ambisi militer yang merasa didukung dan diuntungkan oleh keberpihakan penguasa Orde Baru ke-pada mereka. Fenomena ini menjadi kian kontras ketika amatan kita tertuju pada aksi mereka yang menguasai hampir seluruh infra struktur pemerintahan, mulai dari jabatan tingkat desa, camat, bupati, gebernur, bahkan presiden. Semuanya seolah menjadi hak militer, dan sipil, barangkali, dianggap tidak memiliki kelayakan. Jadi, kepemimpinan militer di semua lini tampaknya telah menjadi “sunnah” di negara kita dalam beberapa dekade yang lalu.

Dan malangnya, kekuasaan militer—meski dalam beberapa sisi memiliki keunggul-an—disinyalir berbagai kalangan sebagai biang keladi terhadap porak porandanya proses dan sistem pembangunan nasional yang tengah berjalan dengan berbagai tindak inkonsti-tusional dan penyimpangan-penyimpangan yang berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang berakibatnya terpuruknya bangsa  Indonesia dalam jeratan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Al-hasil, citra kepemimpinan militer  menjadi semakin tercoreng di mata rakyat dan menjadi trauma sejarah kepemimpinan politik bangsa  Indonesia.

Peran TNI ke Depan

Momentum reformasi beberapa tahun yang lalu—yang juga menandai keruntuhan kekuasaan militer (militerisme kekuasaan)—telah membuka mata seluruh bangsa Indonesia tentang kegagalan militer dalam memimpin bangsa ini. Dengan kegagalan ini, militer—dalam klaim sementara kalangan—memang sebaiknya kembali ke baraknya masing-masing. Biarlah sipil yang kembali mengurusi pemerintahan bangsa ini.

Pertimbangan semacam ini sesungguhnya, menurut hemat saya, tidaklah cukup bijaksana. Sebab suatu kegagalan dalam kepemipinan pada dasarnya tidak selamanya harus ditimpakan kepada siapa yang memimpin—sekalipun pertanggungjawaban akhir tetap ber-ada pada pundak pemimpin, namun juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain yang ikut menyebabkan gagalnya sebuah kepemimpinan. Dengan demikian, militer bukanlah satu-satunya variabel penyebab kegagalan dan keterpurukan multidimensional bangsa ini. Dan pada akhirnya semua apa yang telah terjadi hendaknya menjadi semacam pelajaran (hikmah) agar kita tidak lagi terjerembab pada lubang yang sama.

Maka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang jatuh pada setiap tanggal 5 Oktober ini, hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk mengintrospeksi diri (muhasabah), teruatama bagi keluarga besar TNI, dan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk me-langkah jauh ke depan menggapai masa depan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang “baldatun thayyibatun wa Rabbun ghaffur”, sebagai cerminan masyarakat madani.

TNI, memang sebaiknya menyadari tugas dan kewajiban utama mereka, yakni kewajiban menjaga dan memelihara keutuhan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan baik berupa gerakan separatisme, maupun upaya-upaya pihak luar yang mencoba mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dengan mengemban peran pertahanan dan keamanan ini, maka sesungguhnya TNI telah melakukan salah satu hal terpenting bagi  terwujudnya pembangunan bangsa yang berkesinambungan.

Mari kita melupakan untuk selamanya terhadap berbagai dikotomisasi dan pembedaan-pembedaan berdasarkan ras, golongan, jabatan, agama, dan sebagainya, untuk menggapai persatuan dan kesatuan, karena hal ini merupakan modal dasar bagi keberhasilan pembangunan  dan kelangsungan hidup bangsa. Wallahu a’lam bisshawab.

Artikel: 26 Januari 2003

About these ads

Satu Tanggapan

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: