Romantisme Kepahlawanan Orang Muda

Bagi bangsa Indonesia, 10 November 1945 adalah sebuah momentum yang sarat dengan nilai patriotisme, terutama jika dilihat dari perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan melawan kolonialisme. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan jika Pemerintah menetapkannya sebagai hari Pahlawan Nasional yang diperingati secara simultan oleh segenap bangsa Indonesia setiap

Pengurus Pusat Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh Buka Kursus Qira’at Gratis

Jakarta, NU Online, Jumat, 5 Januari 2007 16:06. Bagi Anda yang ingin belajar qiroat atau seni baca Alquran, tak perlu bingung. Pasalnya, Jam’iyatul Qurro wal Huffazh (JQH)—lembaga di bawah Nahdlatul Ulama yang membidangi seni baca Alquran, tajwid, tafsir, dan tahfidz—mulai pertengahan Januari mendatang akan menyelenggarakan kursus qiroat gratis.

Keterlibatan Agama Selesaikan Masalah Krusial, Bangsa Tergantung Kualitas Pemahaman Umatnya [Agama dan Pendidikan]

Jakarta, HU Pelita, 22/2/2003. Keterlibatan agama dalam memecahkan masalah-masalah krusial kebangsaan sangat tergantung pada kualitas pemahaman keagamaan penganutnya. Selain itu agama bukanlah penyebab terjadinya masalah-masalah kebangsaan seperti yang telah dikambinghitamkan oleh beberapa pihak yang mengatasnamakan agama. Melainkan karena kehidupan beragama yang ada dewasa ini kebanyakan hanya sebagai formalisme dan simbolisme.

Ahmad Tholabi Kharlie, “Sosok Multi Talenta yang Berkhidmat untuk Seni Islam”

Majalah Hidayah: Edisi 93, Mei 2009. Lelaki berwajah cukup tampan dan cool ini bisa dibilang multy talented (serba bisa). Tidak saja prestasi akademiknya yang mengagumkan, seperti lulusan terbaik Madrasah Ibtidaiyah (MI) Samangraya I Ciwandan, Cilegon, Banten (1989), lulusan terbaik Sekolah Dasar Negeri (SDN) Samangraya II Ciwandan, Cilegon, Banten (1989), lulusan terbaik Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Anyer Serang Banten (1992), hingga Magister Terbaik Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta (2003). Tapi, juga dia dianugerahi beragam potensi lainnya yang jarang sekali dimiliki orang lain, yaitu qari (pembaca seni al-Qur’an) dan khattat (penulis kaligrafi al-Qur’an) sekaligus. Bahkan, suara merdunya itu sempat membuatnya menjadi juara MTQ se-Bandung Raya dan menggondol hadiah Umrah ke tanah suci, dan guratan indahnya yang tertuang dalam bentuk kaligrafi Arab mengantarkannya hingga ke manca negara.

Piagam Jakarta, Polemik yang Tak Kunjung Usai

Suara Pembaruan, Minggu, 24 Februari 2002

Judul Asli: Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945
Penulis: A. Syafii Maarif, et. al.
Editor: Kurniawan Zein & Sarifuddin HA
Penerbit: Paramadina, Jakarta
Cetakan I, September 2001
Tebal: Xxii+234 halaman

Usulan bahkan desakan mengenai pencantuman kembali tujuh kata “sakral” dari Piagam Jakarta (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya), juga persoalan pemberlakuan syariat

Ahmad Tholabi Kharlie: “Sesuaikan Modernisasi Hukum Keluarga”

SPs, UIN Online – Modernisasi hukum dan perubahan sosial merupakan dua entitas yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Dinamika substansi hukum (legal subtance), struktur hukum (legal structure), dan kultur hukum (legal culture) pada ranah hukum keluarga terutama pada 1974 hingga 2008 merupakan fakta modernisasi hukum di Indonesia.

“Modernisasi hukum keluarga, sejatinya merupakan upaya menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru. Tujuannya untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicitakan”, kata Ahmad Tholabi Kharlie saat sidang promosi untuk memperoleh gelar Doktor pada bidang Ilmu Agama Islam (Hukum Islam) dengan judul disertasi “Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia (1974 – 2008) di kampus Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN, Jumat (11/9).

Menimbang Visi Keberagamaan Mahasiswa

Dalam sepekan ke depan (26/7-2/8), suasana kampus Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), akan lebih ramai dari biasanya. Ribuan mahasiswa dari pelbagai Perguruan Tinggi se Indonesia, baik swasta maupun negeri, datang memenuhsesaki kampus ini. Tentu saja kehadiran mereka bukan sekadar untuk melancong dan menikmati keindahan Tanah Rencong nan elok. Para calon intelektual ini datang sebagai duta dari almamaternya masing-masing untuk mengikuti momentum keagamaan terakbar mahasiswa yang dikemas dalam format kompetisi, yakni Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa tingkat Nasional untuk kali yang kesebelas.

Menelisik Akar Kaligrafi

PERKEMBANGAN kaligrafi di nusantara beberapa dekade terakhir, menggembirakan. Tak hanya di kalangan santri tapi juga akademisi, pejabat, dan pengusaha.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa jauh sebelum Islam datang masyarakat Arab dikenal sebagai bangsa yang hampir-hampir tidak mengenal aksara, bahkan beberapa di antara mereka tampak antipati terhadap huruf.

Gebyar “Kaum Sarungan”

Jika tidak ada aral melintang, Ahad, 18 September 2005, Wakil Presiden, Yusuf Kalla, akan membuka secara resmi Pekan Olah Raga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) di kota Medan, Sumatera Utara. Perhelatan komunitas yang sering disebut “kaum sarungan” ini menarik disimak karena tergolong unik dan istimewa. Sejak penyelenggaraan Pospenas I di Ma’had al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat (2001), hingga pada penyelenggaraan kali kedua di kota Palembang, Sumatera Selatan (2003), telah menuai sukses besar. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi santri dan animo masyarakat dari seluruh penjuru tanah air. Diharapkan, Pospenas III tahun ini akan lebih sukses dan meriah dibanding dua penyelenggaraan sebelumnya.

Quo Vadis MTQ

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXII tingkat Nasional digelar di Provinsi Banten pada 17-24 Juni 2008. Inilah kehormatan sekaligus berkah yang sangat besar bagi Provinsi Banten. Betapa tidak, untuk menjadi tuan rumah MTQ Nasional sebuah Provinsi paling tidak harus menunggu antrean selama empat dekade. Segenap warga Banten, dengan demikian, patut berbangga menyambut kepercayaan Pemerintah Pusat dan bangsa Indonesia ini. Namun tentu saja, menjadi tuan rumah MTQ Nasional bukanlah tugas ringan. Diperlukan tenaga ekstra dan kerja sama yang sinergis dari seluruh komponen masyarakat Banten.

Seperti diketahui, kegiatan perlombaan seni membaca Alquran secara embrional sesungguhnya telah lama digagas oleh salah satu Badan Otonom di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yakni Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh (JQH) pada beberapa dekade sebelum resmi ‘diambil alih’ pemerintah. Bahkan, menurut sejarah, musabaqah al-Qur’an yang diselenggarakan JQH inilah yang dianggap sebagai MTQ pertama. Kenyataan historis ini sekaligus menjadi bukti bahwa MTQ lahir dari inisiatif masyarakat.

Mudik yang Mencerahkan

Di negeri kita, mudik untuk berlebaran di kampung halaman tidak hanya telah menjadi tradisi tahunan, tapi lebih dari itu ia menjadi alternatif pemenuhan hasrat dan kerinduan akan asal-muasal. Inilah sebab mengapa orang demikian menggebu untuk berlebaran di kampung halaman.

Dalam pelbagai sumber otoritatif keagamaan, lebaran atau Idul Fitri, digambarkan sebagai puncak kebahagiaan umat Islam setelah melampaui tempaan selama sebulan suntuk dalam madrasah puasa, sehingga disebut sebagai hari kemenangan. Maka lebaran, dalam konteks yang lebih relevan, hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memenangi ‘pertempuran’ melawan hawa nafsu, yang oleh Imam Ali bin Abi Thalib dinilai lebih dahsyat dibanding perang Badar.

Penetapan Status Hukum Pak Harto

Pelbagi pihak meminta kejelasan status hukum mantan Presiden Soeharto yang hingga kini masih menggantung. Tak terkecuali Partai Golkar yang mendesak pemerintah agar segera menuntaskan atau tepatnya menegaskan, status hukum Soeharto. Menurut partai ini, seperti disampaikan Muladi (5/1/2008), dalam situasi seperti ini alternatif yang memungkinkan adalah dengan menerapkan “asas opportunitas”, yakni melakukan deponering atau mengesampingkan kasus dengan menimbang kepentingan umum.

Alternatif hukum yang diusung Partai Golkar tidak hanya dimungkinkan dalam ranah teoritis hukum pidana yang kita anut, namun secara yuridis formal telah juga mendapat payung hukum yang tertuang dalam Pasal 35 huruf (c) UU No 16/2004 Tentang Kejaksaan yang sebelumnya juga telah dimuat dalam pasal 8 UU No 15/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Bahkan, kewenangan ini pun secara tegas diatur pada Pasal 14 huruf [h] UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Otokritik Kehidupan Beragama

Umat Islam perlu melakukan otokritik. Inilah hal yang pantas dilakukan ketika menyimak perilaku kontraproduktif yang ditunjukkan beberapa kalangan umat Islam Indonesia akhir-akhir ini. Peristiwa penyerangan kelompok, atau lebih tepatnya pemahaman keagamaan, Ahmadiyah di beberapa daerah sejatinya menyadarkan umat Islam tentang pentingnya kedewasaan dalam beragama.

Beberapa waktu terakhir, saya melihat kecenderungan para pemikir muslim, terutama yang beraliansi dengan kelompok progresif atau bahkan liberal, disibukkan dengan proyek pembangunan opini seputar pluralisme dan toleransi antarumat beragama. Padahal, persoalan hubungan antarpaham yang dianut umat Islam sendiri masih menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini masih rentan dan membutuhkan perhatian sangat serius.

Problem Yuridis RUU Syariah

Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah tampaknya masih menyisakan ketimpangan mulai dari aspek filosofis, sosiologis, politis, hingga praktis. Itulah simpul-simpul yang dapat diurai dalam diskusi para guru besar, pakar, dan praktisi hukum ekonomi syariah yang digelar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Himpunan Ilmuwan Sarjana Syariah se-Indonesia (HISSI) beberapa waktu lalu di Jakarta.

Diskusi terbatas ini menyoal secara tajam beberapa poin krusial menyangkut eksistensi nomenklatur ilmu ekonomi Syariah dan kompetensi institusi Peradilan Agama. Draf terakhir yang setelah mengalami pelbagai revisi menunjukkan adanya bias kepentingan pragmatis dan inkonsistensi bahkan kerancuan dari sisi aturan main pembentukan perundang-undangan.

Entah apa yang menyebabkan itu terjadi. Namun, patut diduga pemerintah sebagai penyusun draf tidak sepenuhnya memahami tentang substansi dan konsep ekonomi Islam. Selain itu, ada semacam kegamangan yang menghinggapi pemerintah terhadap profesionalitas dan integritas para yuris Muslim di negeri ini.

Menggugah Kesadaran Berzakat

Perbincangan mengenai konsep filantropi Islam dalam pelbagai bentuknya kian mengemuka dalam aras wacana publik negeri ini. Terlebih di bulan Ramadhan yang sangat disucikan umat Islam, anjuran untuk berderma sebagai wujud kesalihan sosial senantiasa menyertai aktivisme Ramadhan sebulan suntuk.

Menguatnya kembali harapan (estimasi) banyak kalangan terhadap implementasi filantropi Islam, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan bahkan wakaf (ziswaf), memiliki keterkaitan erat dengan kondisi bangsa yang belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini berakibat kesenjangan penguasaan perekonomian antarwarga negara menjadi kian lebar. Pada saat itulah, ziswaf kembali dilirik dan diharapkan menjadi alternatif solusi terhadap problem kemiskinan umat.